Kebumen, Gatra.com - Redistribusi pasien peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, menimbulkan persoalan. Ada klinik dokter yang pasiennya melebihi kuota, ada yang sangat kurang sehingga menimbulkan ketimpangan antar wilayah.

 

Hal itu mengemuka dalam pertemuan anatara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Kebumen dengan Bupati Arif Sugiyanto, di Rumah Dinas Bupati, Selasa (5/10). Ketua IDI Kebumen, dr Andika Purwita Aji, mengatakan bahwa, pihaknya sangat menyayangkan mengapa jumlah peserta BPJS Kesehatan di klinik dokter tidak merata.

 

"Kami melihat ada sejumlah dokter yang terlalu aktif mencari peserta BPJS Kesehatan. Bahkan ada sejumlah agen atau penyedia jasa yang tugasnya memang mencari peserta BPJS sebanyak-banyaknya untuk ditempatkan di klinik dokter tertentu," kata dr Andika pada Bupati Arif.

 

Dokter yang menggunakan jasa pencari pasien BPJS dipandang oleh IDI sangat tidak etis dan melanggar kode etik. Jika keadaan ini dibiarkan terus menerus, maka akan menimbulkan ketimpangan.

 

 Ketimpangan yang dimaksud adalah, ada klinik dokter tertentu yang peserta BPJS sudah terlalu banyak, bahkan over kapasitas, tapi ada pula yang kekurangan. 

 

"IDI mencurigai ada ketidakberesan. Ketika izin redistribusi peserta BPJS terus diberikan tanpa mempertimbangkan aspek pemerataan dan aturan yang berlaku. Ini kan disayangkan. Pemerataan dokter praktik di Kabupaten Kebumen jadi tidak merata. Pastinya ada aturan kode etik yang dilanggar," kata dr Andika.

 

Dalam aturan dijelaskan bahwa, batas peserta BPJS maksimal 5.000 peserta untuk satu dokter. Menurut Ketua IDI, di Kabupaten Kebumen, ada satu dua klinik yang over capacity, melampaui aturan. 

 

"IDI menginginkan izin praktek dokter tidak hanya terpusat di kota-kota yang ada di Kebumen. Semua dokter menginginkan izin praktiknya di kota. Karena di kota ini jumlah peserta atau pasiennya bisa lebih banyak. Tapi kan kasihan masyarakat yang di pinggir seperti di Sadang, Karangsambung,  mereka mau cari dokter susah. Dengan pemerataan ini kita sebenarnya ingin lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," tegas Andika.

 

Dalam kesempatan itu, Bupati Arif menanggapi keluhan IDI dengan serius. "Persoalan ini serius dan jadi perhatian bersama jika memang terjadi adanya kecurangan dalam pemberian izin redistribusi peserta BPJS Kesehatan. Namun saya minta, laporan dugaan ini harus disertai bukti yang kuat, jangan sekedar menerka," pinta Arif.

 

Arie  f lantas meminta IDI segera membuat laporan yang lebih jelas secara tertulis, jika ada temuan-temuan terkait layanan kesehatan yang tidak beres. Jika bukti yang disampaikan kuat dan akurat, maka selanjutnya, pemerintah akan mengambil sikap untuk mencari solusi terbaik.