Pekalongan, Gatra.com - Status PPKM Kota Pekalongan, Jawa Tengah yang sempat berada di level 2 kembali naik ke level 3. Pemerintah setempat akan berupaya menggenjot capaian vaksinasi lansia.

Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid mengatakan, turunnya level PPKM karena capaian vaksinasi yang masih rendah terutama di kalangan lansia. 

"Ini kita genjot terus. Lansia ini masih kurang sekitar 8 ribu orang. Ini PR yang sangat berat buat kita," kata Aaf, sapaan Afzan, Selasa (5/10).

Aaf meminta masyarakat yang memiliki anggota keluarga atau kerabat yang lansia tidak khawatir untuk mengikuti vaksinasi. Sebab vaksinasi tersebut aman.

"Selama ini lansia aman kok. Tidak ada KIPI. Alhamdulillah selama ini tidak ada kabar atau kasus lansia bermasalah karena vaksin. Jadi, yang punya ibu, simbah, tetangga, saudara yang lansia ayo kita dorong untuk vaksin. Kota Pekalongan walau kasus Covid-19 sudah sangat kondusif, prokes dan vaksin tetap harus kita lakukan," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Slamet Budiyanto mengakui PPKM Kota Pekalongan kembali naik menjadi level 3 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2021.

"Ini berimplikasi tentunya. Tapi kami berharap dengan ini menjadi perhatian kita semuanya bahwa salah satu indikator penilaian dalam penentuan level ini adalah cakupan vaksinasi," kata Budi, Selasa (5/10).

Menurut Budi, secara umum, cakupan vaksinasi sebenarnya sudah mencapai target yakni 53,8 persen. Meski, vaksinasi dengan sasaran lansia baru mencapai 32,9 persen.

"Untuk lansia memang masih jauh dari target 40 persen. Tapi kalau melihat capaian vaksinasi kita, prasyarat yang naik diberlakukan untuk aglomerasi. Kalau misal daerah kita bagus, kalau sekitarnya belum bagus belum juga bisa dikatakan aman. Jadi memang harus sinergi antar daerah untuk bersama-sama mencapai target vaksinasi," ujarnya.

Budi mengatakan, salah satu upaya menggenjot cakupan vaksinasi dengan sasaran lansia akan dilakukan dengan mendekatkan layanan hingga ke tingkat RT.

"Ini strategi yang mungkin, itu didekatkan per RT. Kalau door to door atau per rumah itu sulit tingkat keberaniannya, karena yang berhak menentukan boleh tidaknya divaksin itu dokter. Dokternya terbatas. Kalau mau mencapai banyak, perlu dokter banyak," ujarnya.