Batanghari, Gatra.com - Pelaksanaan job fit jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama telah usai. Kini pejabat eselon II pemerintah kabupaten (Pemkab) Batanghari, Jambi, kian gelisah kehilangan kursi empuk. 

Degup jantung Kepala OPD semakin kencang. Perasaan cemas kian menyelimuti puluhan anak buah Bupati Muhammad Fadhil Arief (MFA) dan Wabup Bakhtiar.

"Saya ingin bagaimana pejabat bekerja dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Kini proses penyusunan APBD 2022 baru selesai dan APBD Perubahan baru selesai ketok palu," kata MFA dikonfirmasi Gatra.com, Ahad (3/10).

Ia berujar telah mengumpulkan seluruh Kepala OPD di ruang pola kecil Kantor Bupati, Jumat (1/10) sekaligus menyampaikan pesan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"KPK mengingatkan setiap pekerjaan harus melewati prosedur dan menjauhi dari niat-niat lain. Ini poin pertama yang saya sampaikan," ucapnya.

Poin kedua adalah evaluasi terhadap kinerja berupa laporan dan kendala. Ia sebagai Bupati akan memberikan solusi atau supervisi terhadap tugas-tugas Kepala OPD Batanghari.

"Kendala pasti ya, refocusing anggaran pasti menjadi kendala dalam memberi pelayanan. Kemudian memang ada sarana prasarana belum tuntas selama ini, tahun depan kita tuntaskan," katanya.

Semangat kerja dan attitude kerja harus mengalami perubahan. Menurut MFA kadang-kadang di kepala pejabat sudah terdoktrin bahwa stabilitas politik akan terganggu usai pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Ini kita yakinkan bahwa tidak boleh ada dalam pikiran seorang pegawai negeri. Siapapun kepala daerah, dia harus kerja dengan tupoksinya masing-masing, tidak ada kaitan dengan Pilkada," ucapnya.

Ia mengaku telah menerima laporan panitia seleksi job fit JPT Pratama secara lisan. Sebab dalam kesempatan itu dirinya sedang mengikuti acara di ruang kaca rumah dinas Bupati Batanghari.

"Tapi dokumen resmi belum, mungkin minggu depan saya dapat dokumen resminya," ujar suami Zulva.

Dari dokumen resmi akan ada tindak lanjut MFA sebagai PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). Apa yang musti dia ingatkan kepada pegawai, karena pembinaan pegawai harus utuh. Pembinaan bagaimana kinerjanya meningkat. 

"Kalau memang ternyata dia perlu kita mutasikan, kita mutasikan. Kalau memang dia baik perlu kita promosikan, kita promosikan, atau memang tidak tepat di posisinya, terpaksa kita demosikan. Tapi ini tunggu dokumennya lengkap ya," ujarnya.

Apakah nanti akan ada demosi terhadap Kepala OPD? MFA dengan tegas menjawab harus ada. Pegawai negeri harus banyak tempat kerjanya agar pengalamannya banyak.

"Kita kan ada the right man in the right place. Kadang orangnya tepat, tempatnya tidak tepat. Kadang tempatnya tepat, orangnya tidak tepat. Ini yang kita coba sesuaikan nantinya," katanya.

Ketua DPW PPP Jambi ini berujar kadang kala pejabat didudukkan tidak sesuai dengan kompetensinya. Tapi dia akan melihat, mungkin ada yang sesuai ada yang tidak. Terpenting dari itu semua tetap menunggu dokumen resmi hasil job fit sampai ke tangannya. 

"Pertanyaannya sekarang visi-misi MFA dan Bakhtiar terbantu tidak dengan pejabat tersebut, kalau tidak terbantu berarti kita cari yang mau membantu," ucapnya dengan gelak.