Jakarta, Gatra.com- Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani mengatakan mencatat ada kemajuan parsial di 98 daerah monitor dalam hal tolerasi. Lalu juga terdapat kemajuan kolektif, dimana semua kota kini bergegas menuju arah lebih baik.

"Yang paling mencolok ada pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), regulasi daerah yang menjadi terobosan di tingkat lokal dalan menjamin kebebasan. Ini suatu yang luar biasa. Lalu juga ada pada anggaran daerah. Pada 2015 kami mencatat ada peningkatan anggaran untuk kerja-kerja FKUB," terangnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/10).

Wali Kota Kupang, Jefirstson R. Riwu Kore, mengatakan telah membuat peraturan daerah (Perda), guna memfasilitasi semua permasalahan rumah ibadah. Kemudian, ia juga membuat Perda yang memastikan adanya legalitas dari tiap-tiap rumah ibadah.

"Artinya Perda itu memberikan seluas-luasnya masyarakat untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing," jelasnya.

Kemudian, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan, pihaknya kerap melibatkan tokoh masyarakat dan agama di setiap keputusan. Menurut dia, pelibatan tokoh-tokoh sangat penting dan wujud dari kolaborasi semua pihak.

"Misal vaksinasi yang sedang santer, kami melakukan dan imbau lewat tokoh agama, lewat FKUB. Alhamdulillah masyarakat ikut dan 75% sudah tervaksinasi. Kalau kami lewat pemerintah, door to door mereka enggak mau," kata dia.

Kemudian, Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, mengatakan pedekatan kultural menjadi kekuatan uama dalam mengatasi masalah yang ada di sana. Menurut dia, Ambon kini juga jauh lebih kondusif dan makin merekat kuat dalam toleransi tinggi, dibanding sebelum peristiwa kerusuhan beberapa tahun lalu.

Ia menuturkan, pada 2019 Kementerian Agama menempatkan Ambon sebagai kota dengan tingkat harmonisasi kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia.

"Karena kita aslinya memang menghargai keragaman dan toleransi dalam balutan 'Pela Gandong' di Ambon'," ucapnya.

Menanggapi contoh praktik baik yang ada, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, mengatakan pihaknya serius menangkap aspirasi dan kebutuhan para anggota.

Hal itu karena APEKSI tidak hanya fokus dengan tata kelola kenegaraan (state building) di tingkat kota, tapi juga ingin merawat ruh kebangsaan (nation building), dalam hal ini mewujudkan kota yang lebih toleran.

"Ini komitmen APEKSI, selain mendorong pertumbuhan ekonomi kota, ekosistem kota cerdas dan sehat, otonomi daerah, juga fokus pada kelompok milenial leadership kota-kota masa depan," jelasnya.