Sragen, Gatra.com – Terjadi insiden di rapat paripurna dengan agenda persetujuan APBD perubahan 2021 di gedung DPRD Sragen, Rabu (29/9). Tiga pimpinan DPRD menolak menandatangani berkas berita acara persetujuan raperda itu gegara Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati tak nampak. 

Ketiganya kecewa Bupati Yuni mangkir dari agenda tersebut. Padahal menurut ketiganya, persetujuan APBD-P merupakan agenda penting dan kehadiran kepala daerah membuktikan komitmennya selaku pengguna anggaran. Tiga unsur pimpinan DPRD itu yakni Wakil Ketua dari Fraksi Golkar, Pujono Elli Bayu Effendi; Wakil Ketua dari Fraksi PKB, Muslim; dan Wakil Ketua dari Fraksi PKS, Aris Surawan.

"Esensi raperda tentang APBD-P enggak jadi soal. Tentunya akan tetap diundangkan. Hanya saja ini [ogah tandatangan] bentuk protes atas ketidakhadiran bupati. Ini [APBD] kan penggunanya beliau," kata Wakil Ketua DPRD Sragen, Pujono Elli Bayu Effendi kepada wartawan di Sragen, Rabu (29/9). 

Selama dua periode menjabat legislator di DPRD Sragen, menurutnya baru kali ini bupati tidak menghadiri agenda penting itu. Bupati diharapkan hadir untuk menandatangani kesepakatan bersama DPRD. 

Meski tidak tandatangan, Bayu mengakui bahwa hal ini tidak berpengaruh pada isi atau angka dalam APBD Perubahan. Dalam pendapat akhir fraksinya, tetap menerima dan menyetujui. 

Sebenarnya kekecewaannya ini akumulasi sikap bupati yang jarang menghadiri paripurna pembahasan APBD perubahan 2021. Seingatnya, bupati hanya hadir di awal kemudian mewakilkan kepada Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD).

Wakil Ketua DPRD dari PKB, Muslim, menegaskan, penolakannya membubuhkan tandatangan bukan karena ketidaksetujuan terhadap APBD-Perubahan, akan tetapi lebih pada etika karena bupati yang tidak hadir. 

"Urutannya bupati tandatangan dahulu, baru diikuti pimpinan DPRD. Kalau bupati tidak hadir dan belum tandatangan, saya juga tidak akan tandatangan. Mestinya bupati bisa menyesuaikan jadwal dengan agenda penting seperti ini," katanya. 

Sekda Sragen, Tatag Prabawanto, mengatakan, ketidakhadiran bupati saat paripurna karena ada agenda di Jakarta dan dalam bersamaan juga harus zoom meeting bupati/wali kota se-Indonesia dengan Presiden. 

Sebagai gantinya, bupati telah menugaskan Wabup Suroto untuk mewakili. Meski tanpa tandatangan ketiga unsur pimpinan, menurutnya hal itu tak jadi masalah dan tidak mengurangi keabsahan. 

"Saya pikir tidak masalah, karena bupati dan wabup adalah satu kesatuan," katanya.