Jakarta, Gatra.com – BEM SI berjanji akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar dan juga akan konsolidasi lebih masif lagi di kampus-kampus. Hal ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap aparat yang menghalangi aksi maupun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang acuh terhadap massa aksi. 

Penyampaian sikap tersebut dilakukan BEM SI dalam konferensi pers yang dilakukan di kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada Rabu malam (29/9).

Seperti diketahui, aliansi BEM Seluruh Indonesia melakukan aksi nasional Selamatkan KPK di depan gedung Merah Putih KPK pada Senin, 27 September 2021. Massa aksi BEM SI menuntut Ketua KPK, Firli bahuri, agar segera mencabut SK 652 dan SK Pimpinan KPK tentang Pemberhentian 57 Pegawai KPK yang dikeluarkan pada tanggal 13 September 2021. 

Nofrian Fadil Akbar selaku Koordinator Pusat BEM SI menilai bahwa pemberhentian 57 pegawai KPK yang berdasarkan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) cacat formil serta terindikasi adanya unsur pelecehan seksual, rasisme serta mengganggu hak privasi dalam beragama.

"Kami melihat Tes Wawasan Kebangsaan ini menjadi alat penyingkiran pegawai KPK serta upaya pelemahan pemberantasan korupsi secara masif dan sistematis. Karena hal tersebut kami mendesak agar Presiden bertanggung jawab serta menuntut Ketua KPK Firli Bahuri untuk mundur karena telah gagal dalam menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan korupsi," ujar Nofrian.

Aliansi BEM SI juga menuntut agar KPK menjaga semangat pemberantasan korupsi berupa penuntasan secara adil dan transparan, terutama penyelesaian kasus-kasus yang saat ini sedang terjadi berupa kasus Bantuan Sosial (Bansos), benih lobster, suap Ditjen Pajak serta penuntasan kasus seperti penangkapan Harun Masiku dalam kasus suap KPU dan BLBI.

Kekecewaan juga ditujukan BEM SI kepada pihak Kepolisian karena telah menghalangi aksi dengan melakukan blokade sejauh 200 meter dari Gedung Merah Putih KPK, padahal sejatinya aksi akan dilakukan di depan Gedung  Merah Putih KPK.

"Di sisi lain juga kami menyayangkan sikap pihak KPK yang tidak ada menemui kami, baik ketua KPK yang mendadak beralasan sedang kunjungan kerja ke Jambi, maupun perwakilan KPK lainnya," kata Nofrian.