Bantul, Gatra.com - Rapat kerja Nasional (Rakernas) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan 2021 sebagai tahun yang tepat untuk mensolidkan gerakan. Di tengah perpecahan aliansi dan pandemi Covid-19, penyampaian kritik dan aspirasi tidak seharusnya dibatasi.
Pernyataan ini disampaikan Koordinator Pusat BEM SI Wahyu Suryono Pratama yang ditemui Gatra.com di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu malam (29/9) menjelang penutupan Rakernas ke-XIV.
"Mengenai agenda kritik yang dihasilkan dari rakernas kali ini tidak untuk dipublish dahulu. Namun kita sudah siapkan garis besar untuk eskalasi gerakan dalam jangka panjang baik taktis maupun strategis," jelasnya.
Wahyu mengatakan gerakan mahasiswa ke depan akan lebih lebih mementingkan pada mitigasi risiko. Di tengah pandemi, tekanan pemerintah terhadap gerakan mahasiswa terlalu tinggi. Mitigasi pun risiko menjadi mutlak.
"Selain kriminalisasi, banyak isu-isu yang dilempar dan diplintir melanggar UU Karantina. Kita mencoba mematangkan kembali permasalahan apa yang kita kawal, mitigasinya bagaimana, serta evaluasinya bagaimana," paparnya.
Mitigasi risiko menjadi penting karena adanya intervensi, brutalitas, dan kriminalitas saat penyampaian aspirasi dan kritik. BEM SI mencoba mematangkan arah gerakan yang lebih fokus pada kajian dan pencarian data suatu masalah serta memenuhi psikologi massa dan mobilisasinya.
BEM SI pun tak memungkiri sejumlah BEM membentuk aliansinya sendiri bahkan sempat mengalami perpecahan. BEM SI yang menggelar rakernas di UMY berbeda aliansi dengan BEM SI yang menggelar aksi soal KPK belakangan ini di Jakarta sebagai buntut munas di Padang, April lalu.
Wahyu menganggap kondisi itu menjadi sebuah pilihan politik. Mereka memiliki tuntutan dan poin desakan yang berbeda. "Kita juga sudah punya poin dan desakan dan arah gerak yang sudah dimatangkan di Rakernas. Tuntutan kita lebih punya deferensiasi soal TWK KPK," ucapnya.
Wahyu mengatakan BEM SI menyampaikan tiga tuntutan yaitu konsisten menolak TWK, mendesak Presiden mengeluarkan Perpu, dan pemecatan pimpinan KPK yang tidak berintegritas.
Soal apakah kritik BEM SI lebih komprehensif dibanding aliansi lain, Wahyu mengatakan hal itu adalah penilaian masing-masing pihak.
"Kita tidak mencoba melempar isu dan tidak mau memecah belah atau konflik secara horisontal yang nantinya meluas. Kita tidak ingin saling menihilkan yang nantinya akan berpengaruh pada arah gerak. Pada prinsipnya kita punya jalan juang masing-masing," jelasnya.