Bandung, Gatra.com - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari rangkaian kunjungan ke tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021.

Ma'ruf memimpin rapat kerja bersama Gubernur Jawa Barat, Bupati Cianjur, Bupati Bandung, Bupati Kuningan, Bupati Indramayu, dan Bupati Karawang yang daerahnya ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat pada 2021 ini.

Di lima kabupaten tersebut secara keseluruhan terdapat 460.327 jiwa yang tergolong sebagai penduduk miskin ekstrem. Mereka berasal dari 107.560 rumah tangga.

Ma'ruf menyebut anggaran bukan merupakan isu utama. Pasalnya anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah cukup besar. Kedati, menurutnya tantangan terbesar saat ini datang dari bagaimana membuat program-program penanggulangan kemiskinan menjadi konvergen dan terintegrasi.

“Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan, sehingga dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Wapres, Rabu (29/09).

Wapres menguraikan konvergensi dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem di antaranya memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran, dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak.

“Tambahan alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial tunai dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-19 tersebut, akan diberikan kepada lima kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat selama tiga bulan hingga akhir 2021,” paparnya.

Wapres secara khusus meminta Gubernur Jawa Barat dan para bupati dari lima kabupaten prioritas pengurangan kemiskinan ekstrem 2021, untuk segera memastikan data dan informasi kelompok penerima manfaat di tiap-tiap kabupaten, yang akan menerima tambahan bantuan sosial tunai dimaksud.

“Sehingga upaya kita untuk dapat membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas tersebut bisa diwujudkan,” harapnya.

Wapres meminta agar gubernur dan seluruh bupati di wilayah prioritas bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayahnya masing-masing menerima seluruh manfaat program.

“Gubernur dan para bupati agar juga memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang terkait dengan karakteristik masyarakat di wilayahnya masing-masing,” katanya.