Karanganyar, Gatra.com - Program migrasi bahan bakar minyak (BBM) ke listrik PLN untuk energi pompa air di sawah yang disubsidi pemerintah, disetop pada tahun 2021. 

 

"Terakhir kali bantuan migrasi dari diesel ke listrik itu pada 2020. Pemkab Karanganyar bersama PLN memberikan subsidi pemasangan meteran. Tapi tahun ini disetop dulu karena pandemi. Anggarannya enggak ada," kata Kepala Dispertan PP Karanganyar, Siti Maesyaroch kepada Gatra.com di Karanganyar, Selasa (28/9).

 

Pada tahun lalu, sebanyak 35 kelompok tani di beberapa kecamatan menerima bantuan pemasangan meteran listrik. Dari yang semula  mengisi bahan bakar mesin pompa air dengan solar, kini cukup menyambungkannya ke sumber listrik. Penghematannya mencapai 60 persen.

 

Siti mengatakan subsidi hanya pada pemasangan meteran prabayar saja. Sedangkan pengisian pulsanya dibebankan ke petani. Ia menyebut subsidinya sekitar Rp5 juta per meteran.

 

Meski sekarang tiada lagi subsidi, namun petani dipersilakan mengajukan pemasangannya secara mandiri ke PLN. Ia memastikan PLN masih melayani pemasangan listrik pertanian.

 

"Masih biasa pasang. Tapi enggak subsidi. Kalau mau mandiri petani," katanya.

 

Di sisi lain,  PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sukoharjo melakukan peluncuran Layanan Listrik Premium Silver kepada kantor instansi pemerintah Karanganyar pada Senin (27/9). Penyaluran perdana ke Kantor Sekretariat Daerah Karanganyar, rumah dinas Bupati Karanganyar dan rumah dinas Wakil Bupati Karanganyar dengan total daya 214.000 VA.

 

Manager PLN UP3 Sukoharjo, Luky Artanti mengatakan pelanggan premium berhak mendapatkan jaminan keandalan pasokan tenaga listrik yang lebih optimal.

 

"Semoga dengan launching Perdana ini dapat mendorong kantor-kantor lainnya untuk berpindah ke layanan premium dan sinergi terus terjalin antara PLN dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar," tambah Luky.

 

Sementara itu Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan pelayanan listrik premium ini sangat dibutuhkan karena akses digital sangat tergantung terhadap suplai energi listrik.

 

"Semuanya serba digital dan semuanya sangat bergantung kepada listrik yang baik," imbuhnya.

 

Juliyatmono menambahkan, pelayanan listrik premium ini diharapkan bisa dikembangkan ke organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kantor-kantor pelayanan lainnya.

---