_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Bantul, Gatra.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Riset) menjadi sorotan dalam rapat kerja nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Pembatasan kebebasan bersuara mendominasi pokok pembicaraan.
Rakernas BEM SI ke-XIV yang sebenarnya dijadwalkan Juni lalu baru bisa dilaksanakan pada 27 - 29 September di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan tema 'Satukan Gagasan Bangun Indonesia Berkemajuan'. Dari 180-an anggota BEM SI, perwakilan dari 160 universitas hadir pada Selasa siang (28/9).
Kepada Gatra.com, Ketua Panitia Pelaksana Rakernas BEM SI XIV, Muhammad Khalid Maulana, mengatakan rapat ini mengevaluasi berbagai kegiatan selama enam bulan dan menyusun program kerja ke depan.
"Saat ini gerakan mahasiswa ada di titik bawah. Rakernas kali ini diharapkan menjadi pemicu bagi gerakan mahasiswa menuju titik bom," kata Khalid di UMY.
Selain membahas berbagai isu kerakyatan yang sedang populer, rakernas juga untuk mengevaluasi kinerja pemerintah melalui berbagai program kerja setiap kementerian.
Kemendikbud Ristek, menurut Khalid, paling mendapat sorotan dalam rakernas ini. Pasalnya, di bawah 'Mas Menteri' Nadiem, kebebasan bersuara dan berekspresi mahasiswa benar-benar terancam.
"Misalkan dari segi kebijakan, mahasiswa dituntut selalu kuliah dan selalu dipadatkan dengan tugas-tugas. Ini salah satu yang tersirat meski tidak tersurat," ujarnya.
Kebijakan itu membuat mahasiswa disibukkan dengan perkuliahan saja. Mahasiswa, kata dia, tidak diberi kesempatan berekspresi dan memiliki nalar menyelesaikan persoalan bangsa.
"Hari ini banyak juga pertentangan-pertentangan. Semisal melakukan demokrasi atau mengkritik pemerintah, selalu ada atensi dan intervensi dari aparat penegak hukum lalu diserahkan ke kampus. Mahasiswa diminta diam, tetapi tidak di UMY," katanya.
Pemicu gerakan mahasiswa yang lebih masif ke depan, menurut Khalid, adalah soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahasiswa akan selalu mempertanyakan dan melawan pemecatan pegawai berintegritas dengan dalil tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Gerakan mahasiswa harus sama-sama melawan gerakan itu. Keberadaan KPK penting banget saat kita berbicara demokrasi. Pasalnya aspek korupsi juga dinilai di sana. Integritas negara diukur dan dinilai dari tingkat korupsinya," ucap mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini.
Menurutnya, pasca-rakernas ini, gerakan mahasiswa diharapkan lebih masif bergerak. Penyampaian aspirasi dan kritik ke pemerintah tidak harus disampaikan secara brutal.
Lewat akun YouTube UMY, saat pembukaan rakernas, Senin (27/9), Koordinator Pusat BEM SI periode 2021-2022, Wahyu Suryono Pratama, mengatakan jika mahasiswa menyampaikan aspirasi atau kritik bukan berarti mahasiswa anti-demokrasi atau anti-NKRI.
"Ini sebuah kepedulian bagi kita semua. Prinsipnya menegakkan NKRI. Kepedulian kita dengan menyampaikan aspirasi dan kritik. Di tengah jalan ada representasi, brutalitas, bahkan kriminalitas. Inilah dinamika gerakan bersama," katanya.
Melalui rakernas, kata dia, mahasiswa berupaya menyatukan gagasan dan memperbarui gerakan agar jangan sampai penyampaian aspirasi berhenti di tengah jalan.
Pembicara kunci saat pembukaan rakernas, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, menyatakan TNI AL berkomitmen membantu dan menyiapkan kebutuhan bagi mahasiswa untuk membangun negeri.
"Sebagai mahasiswa yang ingin membangun bangsa, yang kita bangun bukan hanya kecerdasan akademik semata, tetapi juga kecerdasan emosional juga moral," kata Yudo.
Rektor UMY Gunawan Budiyanto berpesan agar mahasiswa harus seimbang dalam menilai sesuatu. "BEM adalah badan eksekutif mahasiswa yang mempunyai privilege untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa", katanya.
