Purworejo, Gatra.com - Berbagai dukungan pada Ganjar Pranowo (GP) agar bisa menjadi calon presiden (Capres) dalam Pilpres tahun 2024 mendatang mulai dideklarasikan. Akan tetapi elektabilitas Gubernur Jateng itu dianggap hanya karena penguasaan media sosial (medsos) saja.

Selama menjabat Gubernur Jateng, belum ada prestasi yang spektakuler untuk masyarakat Jateng. Karenanya Ganjar dianggap perlu diuji lagi sebelum didukung para relawan maju Pilpres 2024. Memang banyak relawan Jokowi dalam Pilpres lalu yang kemudian memgalihkan dukungannya pada Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden RI periode 2024-2029.

"Dua kali saya menjadi relawan Ganjar dalam Pilgub Jateng, baik lewat partai maupun ormas. Tapi saya belum tertarik ikut mendukinh Ganjar sebagai Capres 2024 karena beberapa alasan," kata Ketua DPC Pro Jokowi (Projo) Kabupaten Purworejo, Emha Syaiful Mujab, Minggu (26/9).

Alasan pertama, lanjut Gus Ipul panggilannya, sejak menjadi Gubernur Jawa Tengah hampir dua periode ini, secara konkret ia belum melihat prestasi GP yang fenomenal atau spektakuler untuk masyarakat Jawa Tengah.

"Contohnya, program kartu tani di Jateng masih menuai kritik dan kontroversi. Beda dengan Pak Jokowi dulu, atau Bu Risma yang berhasil menyulap Surabaya menjadi hutan kota, atau Bupati Banyuwangi yang berhasil menggerakkan ekonomi melalui sektor pariwisata," tandasnya.

Alasan kedua, sebagai putra  Purworejo, Ganjar dianggap belum menorehkan apapun untuk tanah kelahirannya, Kabupaten Purworejo.

Ketiga, lanjutnya, dalam kondisi negara seperti saat ini diperlukan sosok pemimpin yang tidak hanya populer, tapi harus visioner.

"Berani mengambil resiko dan berani membuat kebijakan revolusioner seperti Pak Jokowi," ujar Ketua DPC Projo Kabupaten Purworejo ini.

Lebih lanjut Direktur LP3M Bina Insan Cendekia ini mengatakan, dari beberapa indikator itu, kapabilitas kepemimpinan Ganjar masih perlu diasah lagi. Namun demikian ia mengaku tetap menghormati langkah teman-temannya mendeklarasikan Seknas Ganjar Indonesia (SGI) di Purworejo.

"Ini demokrasi, harus ada perbedaan dan kesamaan, masing-masing punya hak memberi dukungan dan tidak," pungkasnya.