Semarang, Gatra.com – Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah dari Fraksi Gerindra, Yudi Indras Wiendarto meminta pertemuan tatap muka (PTM) yang dilakukan sekolah di provinsi ini disetop dahulu. Pasalnya saat ini muncul sejumlah klaster Covid-19 di beberapa sekolah setelah penerapan PTM

“Ini harus disikapi serius oleh pemerintah. Langkah yang mesti diambil adalah setop dulu PTM dan evaluasi kesiapan sekolah. Tidak boleh ada egoisme sektoral di masa pandemi ini. Lantaran satu sektor akan berkaitan dengan sektor lainnya,” ujarnya, Rabu (23/9).

Yudi menegaskan, pendidikan merupakan hal yang penting. Namun di saat pandemi seperti ini, sektor lain seperti kesehatan maupun ekonomi juga tak kalah penting. "Setop dulu PTM, kesiapan sekolah dievaluasi. Kalau memang klaster besar maka PTM di wilayah tersebut hendaknya dihentikan dulu semuanya," beber Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini.

Kasus Covid-19 ditemukan di sejumlah sekolah di Jateng. Mulai dari Jepara, Blora, Kota Semarang hingga cukup besar di Purbalingga. Sejak sebelum PTM dijalankan, Yudi mengaku sudah mengingatkan Dinas Pendidikan agar tak sembrono dalam menerapkan kebijakan tersebut.

Yudi khawatir jika kasus Covid-19 di Jateng yang sudah mulai landai justru akan terpicu naik kembali dengan PTM di sekolah yang belum siap untuk melaksanakannya. Menurutnya, sekolah yang melaksanakan PTM mesti lebih diperketat. Persoalan vaksinasi adalah wajib bagi siswa yang telah memenuhi ketentuan, guru, maupun keluarga para siswa. Itu menjadi syarat PTM.

"Misalnya, siswanya sudah (vaksin), guru sudah, kalau orang tuanya atau kakek nenek yang tinggal serumah belum vaksin kan ya sama saja membahayakan. Hal-hal inilah yang mesti juga dipikirkan," ujarnya.

Padahal saat ini tingkat vaksinasi di Jateng masih rendah dan juga belum merata. Untuk itu pihaknya terus mendorong percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh Pemprov maupun pemerintah kabupaten dan kota.

Disisi lain, ia juga meminta adanya pengawasan protokol kesehatan dengan ketat terutama di pusat-pusat keramaian. "Kalau perlu, ada semacam CCTV dan terpantau. Hal itu sebagai tolok ukur seberapa patuhkah masyarakat akan protokol kesehatan," tandasnya.