New York, Gatra.com - Menteri luar negeri baru Taliban telah meminta diberi kesempatan untuk berbicara dengan para pemimpin dunia, pada pertemuan Majelis Umum PBB minggu ini di New York. 

Penyataan itu diungkapkan seorang juru bicara PBB pada Selasa (21/9), dikutip AFP, Rabu (22/9).

Duta besar pemerintah Afghanistan yang digulingkan oleh Taliban bulan lalu juga telah meminta untuk berbicara, namun PBB belum memutuskan siapa yang akan mewakili negara itu berbicara di badan dunia tersebut.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kepada AFP bahwa sebuah komite kredensial dengan sembilan anggota akan memutuskan permintaan tersebut. Meski tidak jelas apakah komite akan bertemu sebelum akhir pertemuan pada hari Senin nanti.

“Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menerima surat dari Amir Khan Muttaqi, yang ditunjuk Taliban "meminta untuk berpartisipasi" dalam debat tingkat tinggi itu,” kata Dujarric.

“Permintaan itu tertanggal Senin 20 September - sehari sebelum sesi berlangsung - dan mencantumkan Muttaqi sebagai "Menteri Luar Negeri," tambahnya.

Surat itu tidak merinci apakah Muttaqi ingin melakukan perjalanan ke New York untuk berbicara atau apakah Taliban akan mengirimkan pesan video yang direkam, seperti yang dilakukan banyak pemimpin negara tahun ini, karena COVID-19.

Surat itu juga menunjukkan bahwa Ghulam Isaczai "tidak lagi mewakili" Afghanistan di PBB.

Dia adalah duta besar untuk PBB dari pemerintah Afghanistan yang digulingkan dari kekuasaan pada Agustus, ketika pasukan militer AS keluar dari negara itu, mengakhiri perang 20 tahun mereka.

Surat itu mengatakan bahwa Taliban telah mencalonkan juru bicara mereka yang berbasis di Doha, Suhail Shaheen sebagai perwakilan tetap Afghanistan untuk PBB.

Penunjukan itu mempertegas melalui kop surat "Imarah Islam Afghanistan, Kementerian Luar Negeri," yang mengatakan bahwa mantan presiden Ashraf Ghani " telah digulingkan" pada 15 Agustus, dan telah meninggalkan negara tersebut .

Itu artinya, "Negara-negara di seluruh dunia tidak lagi mengakui dia sebagai presiden," bunyi surat itu, menurut PBB.

Juru bicara PBB juga mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal Guterres telah menerima surat terpisah dari Isaczai, tertanggal 15 September, yang berisi daftar delegasi Afghanistan untuk sesi tersebut.

“Surat itu mencantumkan Isaczai sebagai wakil tetap Afghanistan, kata Dujarric.

"Kedua surat ini telah dikirim oleh sekretariat, setelah berkonsultasi dengan kantor presiden Majelis Umum, kepada anggota komite kredensial sesi ke-76 Majelis Umum," katanya.

Komite ini terdiri dari Rusia, Cina, Amerika Serikat, Swedia, Afrika Selatan, Sierra Leone, Chili, Bhutan, dan Bahama.

“Komite sebelumnya menahan diri untuk tidak membuat keputusan dan malah merujuknya ke Majelis Umum untuk pemungutan suara,” kata seorang sumber diplomatik kepada AFP.

Belum ada negara secara resmi yang mengakui pemerintah Taliban. Mereka, pertama-tama menuntut agar memenuhi komitmen pada hak asasi manusia, meski beberapa diantaranya telah menyatakan suara positif.

"Pandangan politik pragmatis adalah bahwa ada realitas baru. Dan jika Anda ingin mengabaikan itu, itu pilihan Anda," kata Shah Mahmood Qureshi, menteri luar negeri pendukung Taliban Pakistan kepada wartawan Senin.