Jakarta, Gatra.com – Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyebut terbentuknya aliansi AUKUS yang beranggotakan Australia–Inggris–Amerika Serikat mengindikasikan sinyal potensi meningkatnya eskalasi di Laut China Selatan (LCS). Hal ini turut berdampak terhadap Indonesia, baik langsung maupun tak langsung.

Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Aan Kurnia memprediksi dampak langsung tersebut dapat berupa banyaknya kekuatan militer negara non-claimant yang hadir di LCS. Kemudian, juga berpotensi meningkatkan dinamika hubungan internasional terkait dengan LCS.

“Secara tidak langsung, hal itu bisa menyebabkan gangguan terhadap lalu lintas pelayaran. Akibatnya, akan terjadi peningkatan risiko sehingga asuransi dan biaya logistik meningkat, yang berpotensi menciptakan krisis energi dan ekonomi,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI, Senin (20/9).

Selain itu, kontestasi di laut akan mendorong negara yang terlibat untuk menaikkan kemampuan perangnya sehingga meningkatkan potensi pecah perang. Umumnya, konflik antar negara mendorong nasionalisme yang dapat berakibat terjadinya konflik horisontal antar manusia.

“Pada dasarnya, Bakamla RI telah menyusun strategi di LCS atau Laut Natuna Utara. Jadi, untuk mengatasinya tidak bisa sendirian. Tidak bisa satu kementerian atau lembaga. Konsep yang kami tawarkan di sini, yakni presence at sea, explore the sea, dan trust building by sea,” imbuhnya.

Menurut Aan, penegak hukum Indonesia mesti hadir di laut secara terus menerus, selektif, dan menunjukkan intensi langsung atau tidak langsung. Mulai dari TNI Angkatan Laut, Bakamla RI, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Kedua, kita harus bisa mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) maupun di landas kontinen. Jadi, kita tidak hanya mengklaim di atas peta sedangkan aksinya tidak ada,” katanya.

Upaya lainnya yaitu membina hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat dalam konflik LCS. Hal ini dapat dilakukan melalui menjalin kerja sama secara selektif. Ketiga upaya tadi mesti dijalankan secara paralel.

“Selain itu, tentu saja ketegasan dalam penegakan hukum ini tidak boleh kompromi. Kalau ada yang melanggar, tetap harus kita tindak baik itu di ZEE maupun landas kontinen. Saya tegaskan bahwa Laut Natuna Utara saat ini aman terkendali. Saudara-saudara kita yang nelayan silakan bergiat lagi di sana, kami jamin aman,” tegasnya.