Semarang, Gatra.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah menyebutkan salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah masih ada kelompok radikal, teroris, dan aliran-aliran yang tidak mau mengikuti tata hukum kenegaraan bangsa Indonesia.

Wakil Ketua Umum MUI Jawa Tengah (Jateng), Prof. Dr H Ahmad Rofiq, mengatakan, kelompok radikal dan aliran itu tidak mau hormat bendera, memberikan pemahaman jihad melalui media sosial (mendsos) dengan sasaran anak-anak muda.

“Ada sebanyak 3.000 situs di internet isinya mengajak anak-anak muda menjadi jihadis dan melakukan hijrah yang keliru,” katanya dalam Rapat Pleno dan Taaruf Lengkap Pengurus MUI Jateng di Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Jalan Gajah Raya, Semarang, Kamis (16/9).

Lebih lanjut, Prof. Rofiq menyatakan, mereka mengajarkan doktrin jihad dan hijrah, namun dengan pemahaman yang keliru sehingga implementasinya juga salah.

Faktanya, kelompok radikal dan gerakan teror di negeri ini terjadi meskipun secara sporadis dalam berbagai event atau kesempatan, seperti kasus bom bunuh diri dilakukan di markas kepolisian atau di tempat-tempat ibadah.

“Persoalan akidah menjadi sangat serius dan harus menjadi garapan MUI,” ujarnya.

Guru Besar UIN Walisongo ini menambahkan, MUI sebagai wadah perjuangan, dakwah, dan amar ma’ruf nahi munkar, perlu terus menambah spirit, motivasi, penataan niat, dan keikhlasan.

“Ketika bergabung dalam kepengurusan MUI Jateng, perlu dikokohkan dan diteguhkan, agar bisa serta mampu istiqamah,’” kata Prof. Rofiq.

Sementara itu, Ketua Umum MUI Jateng, Dr KH. Ahmad Darodji, dalam sambutan saat membuka Rapat Pleno, mengajak pengurus MUI untuk terus menyampaikan dakwah kepada umat, terutama kelompok milenial dengan bahasa dan cara yang disukai mereka.

“Dakwah melalui media sosial dan menyampaikan pesan dakwah kepada kelompok milenial harus terus dilakukan secara masif dan berkelanjutan agar mereka tidak tersesat jalan,” ujarnya.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jateng, Ali Mufid, mengatakan, kehadiran MUI di tengah umat masih dibutuhkan.

“Pengurus MUI mempunyai tanggung jawab untuk perlahan-lahan memulihkan kohesi sosial di mana akibat Covid-19 terjadi perubahan budaya sosia l di tengah umat maupun keluarga,” kata mantan Gubernur Jateng ini.