Tegal, Gatra.com - Hoaks yang beredar di masyarakat menjadi salah satu kendala percepatan vaksinasi di Kota Tegal, Jawa Tengah. Terdapat ratusan kepala keluarga (KK) di satu kelurahan yang menolak divaksin karena terpengaruh hoaks hingga rela tidak mendapat bantuan sosial (bansos).

Ratusan keluarga yang enggan divaksin tersebut berada di Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan. "Ada 243 kepala keluarga yang tidak mau divaksin. Merata, di tiap RT dan RW ada," ujar Lurah Debong Kidul, Erni, Kamis (16/9).

Erni mengatakan, keengganan ratusan keluarga tersebut untuk divaksin membuat mereka tak bisa mendapat bantuan sosial (bansos) kendati masuk dalam daftar penerima. Sebab, Pemkot Tegal mensyaratkan penerima bansos berupa beras 20 kg itu harus sudah divaksin minimal dosis pertama. Ratusan karung beras yang akan didistribusikan pun akhirnya menumpuk di kantor kelurahan.

Erni menyebutkan, 1.323 karung beras bansos yang diterima kelurahan dari pemkot untuk didistribusikan, sebanyak 366 di antaranya sudah diambil oleh penerimanya. Sedangkan 243 karung belum diambil karena keluarga penerimanya belum divaksin dan 123 karung lainnya penerimanya tidak di tempat atau sudah meninggal.

"Perintah dari atasan kami, untuk bantuan dari pemkot ini bisa diambil kalau minimal satu orang dari satu keluarga ada yang sudah vaksin. Kalau sudah diperiksa, terus tidak layak divaksin karena ada penyakit nanti saya berikan surat keterangan tidak layak, dokter tanda tangan, bantuan bisa diambil,” jelasnya.

Menurut Erni, sejumlah upaya sudah dilakukan untuk mensosialisasikan pentingnya vaksin dan membujuk warga penolak vaksin agar mau disuntik vaksin. Bahkan, Erni bersama camat, kepala puskesmas, dan kepala Dinas Sosial turun langsung melakukan sosialisasi door to door ke warga yang menolak divaksin. Namun mereka tetap menolak untuk divaksin.

"Saya sudah mencoba berbagi upaya, kami sudah turun ke bawah, tapi mereka tetap menolak untuk divaksin. Katanya lebih baik saya tidak menerima beras 20 kg daripada saya divaksin. Alasan tidak mau vaksin karena keyakinan. Saya keyakinan tidak mau divaksin, gitu katanya," ujarnya.

Erni menyayangkan adanya penolakan warga untuk divaksin tersebut. Sebab vaksinasi yang dilakukan untuk menciptakan kekebalan komunal sehingga pandemi Covid-19 bisa segera berakhir.

"Vaksinasi ini kan demi kesehatan bersama. Kalau tidak mau divaksin sebenarnya membahayakan orang lain juga. Nanti kalau ada virus yang masuk, bisa menularkan ke yang lainnya," ujarnya.

Menurut Erni, percepatan vaksinasi di Kelurahan Debong Kidul terus dilakukan karena baru mencapai 60 persen dari target sasaran sekitar 6.000 orang. Dia menargetkan setidaknya 80 persen warga sudah divaksin.

"Sesuai standar WHO kan capaiannya harus sudah 80 persen. Ini baru 60 persen, jadi masih banyak yang belum divaksin. Kalau dari 243 KK itu masing-masing keluarga ada satu orang saja yang tervaksin, bisa menambah lima persen capaian vaksinasi. Saya tidak semata-mata mengejar target vaksinasi saja, tapi inginnya warga sehat semua," ujarnya.

Pendamping bansos dan kader kesehatan Puskesmas Bandung, Dwi Suciarti mengatakan, sejumlah alasan dikemukakan warga yang menolak untuk datang ke kelurahan dan divaksin. Salah satunya adalah memiliki penyakit.

"Padahal usia mereka masih muda-muda, badannya kelihatan seger dan sehat-sehat saja. Jadi sebenarnya kalau divaksin nggak apa-apa. Kalau misalnya memang tidak layak divaksin kan bisa datang dulu ke kelurahan. Nanti diperiksa dokter. Kalau tidak layak dikasih surat keterangan tidak layak dan tetap bisa ambil bansos," ujarnya, Kamis (16/9).

Alasan lainnya, kata Dwi, kebanyakan warga yang menolak divaksin terpengaruh hoaks dan berkeyakinan agama tidak membolehkan vaksin. Hoaks yang dipercaya warga yakni bahwa vaksin bisa menyebabkan meninggal.

"Intinya pada takut meninggal setelah divaksin. Saya sudah beri penjelasan vaksin aman, tapi mereka tetap tidak mau, lebih suka tidak dapat beras 20 kg daripada harus divaksin," ujarnya.

Saat melakukan sosialisasi ke rumah-rumah warga yang menolak divaksin, Dwi mengaku kerap dimarahi. Perlakuan itu sudah biasa diterima. "Sudah berulangkali dimarahi," tuturnya.