Jakarta, Gatra.com - Kepala Lembaga Riset Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Dahlian Persadha, membayangkan bahwa kehidupan siber di Indonesia akan kolaps apabila Google diblokir.

“Email kita menggunakan email Google. Kampus-kampus kita difasilitasi oleh Google. Kalau sampai Google diblokir, artinya semua fasilitas itu akan nggak bisa dipakai,” ujar Pratama dalam sebuah webinar yang digelar pada Rabu, (15/9/2021).

“Handphone-nya hanya bisa dipakai untuk moto doang aja itu nanti. Nggak bisa untuk komunikasi. Nggak bisa untuk medsos. Email kita akan mati semuanya. Kampus-kampus yang ada di Indonesia pasti akan down karena sistemnya di-support oleh Google,” tutur Pratama.

Pratama menuturkan bahwa pemerintah Indonesia sempat menuju ke situasi seperti demikian. Ia bercerita bahwa pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pernah mencoba mengejar potensi pajak perusahaan Google.

Hanya saja, pihak Google yang ada di Indonesia menolak membayar dengan dalih bahwa mereka bukanlah pusat kantor pusat Google. Menkeu kemudian mengejar potensi pajak itu ke Google yang ada di Singapura. Hasilnya pun setali tiga uang.

“Belum lagi Google. Pemerintah kita mengejar pajaknya Google. Ada berapa triliun potensi pajak Google yang harusnya dibayar. Tapi mau nggak mereka bayar? Enggak. Kemudian kita ancem kan, ‘Ya udah kalau misalkan Google nggak mau bayar, nanti kita blokir.’ Google bilang apa? ‘Ya sudah blokir aja,’” tutur Pratama.

“Kita ditantangin loh. Coba bayangin. Berani nggak kita blokir? Nggak akan berani kita blokir. Kenapa? Karena kita sudah tergantung terhadap Google,” ujar Pratama.

Oleh karena itu, Pratama mendorong pemerintah dan DPR untuk membuat kerangka mengenai kedaulatan siber Indonesia. “Nah, ini menurut saya penting. Harus dimulai dari sekarang karena pemilik-pemilik platform ini mereka tahu bahwa mereka ini digunakan oleh masyarakat Indonesia sehari-hari. Mereka tahu kita ini sudah tergantung kepada mereka,” pungkasnya.