Jakarta, Gatra.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menjelaskan ada penambahan kenaikan dalam RAPBN 2022. Sebelumnya memang disepakati Rp 2.708,7 triliun, namun bertambah Rp 5,5 triliun menjadi Rp 2.714,2 triliun untuk APBN 2022.

Bertambahnya APBN 2022 tersebut, tidak lepas dari penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

"Dari Rp5,5 triliun itu, tentu mandatori Rp1,1 triliun untuk pendidikan, kemudian berkembang aspiran dan sebagainya, untuk ESDM bertambah Rp850 miliar, perindustrian bertambah Rp250 miliar. Kemudian pada saat yang sama, kementerian pertahanan bab kesehatan (bertambah) Rp750 miliar, BPIP Rp150 miliar," jelas Said dalam Rapat Panja dengan Pemerintah, di Jakarta, Rabu (15/9).

"BPS (Badan Pusat Statistik) yang kita butuh datanya, begitu juga DTKS (Data Terpadu Kesejahteran Sosial) yang akan disempurnakan itu perlu Rp1 triliun. Akhirnya DPR sendiri hanya perlu Rp149 miliar. TVRI perlu Rp225 miliar dan Arsip Nasional Rp12,5 miliar," bebernya lagi. 

Said menuturkan, awalnya dana sebesar Rp5,5 triliun ini akan dijadikan cadangan. Namun memang, Said tak bisa menyangkal jika ada kebutuhan mendesak yang harus segera ditanggapi, maka dana tersebut akhirnya dikeluarkan. 

Untuk itu, Banggar DPR RI bersama pemerintah menyepakati bersama penambahan anggaran Rp5,5 triliun. "Jadi apa yang disampaikan ketua tadi bisa disepakati bersama ya?" ujar ketua rapat yang juga wakil ketua Banggar, Muhidin Mohamad Said. 

"Setuju," jawab seluruh peserta rapat termasuk wakil dari pemerintah, Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata.