Semarang, Gatra.com – Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang (FE UNNES) menyelenggarakan Webinar Peran Ilmu Ekonomi Syariah bertema “Pengelolaan Keuangan Haji dan Merencanakan Haji Muda”, Rabu (15/9). Kegiatan yang diselenggarakan secara virtual tersebut merupakan salah satu upaya untuk membumikan ekonomi Syariah di lingkungan kampus.

Webinar menghadirkan pakar di bidang ilmu ekonomi syariah, yaitu Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia (BPKH RI), Anggito Abimanyu, dan Kepala Divisi Investasi Langsung dan Investasi, Emas, dan Lainnya, BPKH Iman Ni'matullah.

Wakil Rektor II Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. S. Martono saat membuka acara secara resmi mengatakan bahwa ilmu ekonomi syariah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Anggito Abimanyu mengatakan, ekonomi syariah berkembang dengan pesat di Indonesia. Pasar ekonomi syariah pun meningkat lebih tinggi di banding perkembangan ekonomi.

Oleh karena itu, menurutnya, sudah saatnya FE UNNES membuka prodi Ekonomi Syariah untuk dapat membumikan ekonomi Syariah di kampus. Disamping itu, pasar tenaga kerja juga melakukan serapan optimal pada lulusan Sarjana Ekonomi Syariah.

“Banyak karir yang dapat yang dapat ditempati lulusan di antaranya bekerja di perbankan/keuangan/ekonomi syariah, peneliti/regulator ekonomi/keuangan syariah, dan dosen/guru/staff pengajar perguruan tinggi Lembaga Pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu, Iman Ni'matullah menerangkan, melalui BPKH yang menerapkan prinsip ekonomi syariah, dapat mengoptimalkan dana haji yang disetor oleh calon jamaah haji. BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban.

“Biaya haji di Indonesia paling murah di ASEAN. Real cost adalah Rp70 juta, Rp35,2 juta yang disetor/dibayar oleh calon jamaah haji. Setoran yang sejumlah Rp35,2 juta merupakan biaya penerbangan dan living cost. Sisanya kami melakukan optimalisasi dana haji yang disetorkan tersebut,” terangnya.

Total dana yang dikelola oleh BPKH RI adalah Rp153 triliun dan dijamin aman. Lembaganya juga diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Dan hasil opini BPK atas Pengelolaan keuangan dana haji adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” terangnya.

Iman menambahkan, otimalisasi dana haji sudah melalui prosedur yang benar. Semisal, investasi dana haji sudah atas persetujuan penyetor dana haji. Tidak ada peraturan yang melarang atau mengharuskan investasi pada infrastruktur. “Semua harus memenuhi kaidah/prinsip syariah yang mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas,” jelasnya.

Pada kesempatan ini pula BPKH RI mengajak semua civitas akademik UNNES untuk mendaftarkan diri menjadi haji muda. Iman menambahkan, selama ini, 63% jamaah haji Indonesia adalah usia berisiko.

“Kita dapat daftar haji selagi masih muda sehingga umur 40 bisa berangkat. Rata-rata tunggu haji adalah 20 tahun. Dengan usia muda jamaah haji bisa melakukan ibadah haji dengan fisik yang kuat sehingga lebih maksimal dalam beribadah,” katanya.

Hal yang dapat dilakukan, jelasnya, adalah membuka rekening haji muda di bank syariah. Iman menambahkan, menabung dahulu baru belanja. Dilanjutkan sedekah dan minta doa kepada orang tua.

“Beli produk reksadana untuk haji, manfaatkan fasilitas perencanaan haji. Beli emas bertahap untuk pelunasan dana haji, setelah dapat porsi. Nabung untuk umroh, berdoa di multazam agar dipercepat berangkat haji,” bebernya.

Acara tersebut diikuti oleh 936 peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Semarang.