Blora, Gatra.com - Angka kemiskinan di Kabupaten Blora meningkat selama Pandemi Covid -19. Bupati Arief Rohman pun me-launching program "Satu Perangkat Daerah, Satu Desa Dampingan, Menuju Desa Unggul dan Berdaya Saing".
Bupati Arif Rohman mengungkapkan saat ini dampak pandemi membuat angka kemiskinan di Kabupaten Blora sedikit meningkat menjadi 11,9 persen. Sehingga membutuhkan langkah serius untuk mengintervensi kondisi tersebut agar kemiskinan bisa segera terurai dan terentaskan.
"Oleh sebab itu kita perlu bergerak bersama. Dengan pendampingan OPD bersama Perguruan Tinggi, SMK hingga kemungkinan nanti kita ajak juga CSR, harapannya desa-desa miskin di Blora bisa naik kelas. Sebagai tahap awal ini ada 48 desa miskin yang akan kita sasar dengan program ini," kata Bupati di ruang kerjanya, Senin (13/9).
Launching program Satu Perangkat Daerah, Satu Desa Dampingan, Menuju Desa Unggul dan Berdaya Saing". dilakukan Bupati di Ruang Pertemuan Bappeda Blora, Senin (13/9).
Arief mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak bersama menyukseskan program ini. Yang tujuannya tidak lain untuk mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
"Hari ini kita launching program "Satu Perangkat Daerah, Satu Desa Dampingan, Menuju Desa Unggul dan Berdaya Saing". Yakni setiap perangkat daerah atau dinas kita minta melakukan pendampingan desa untuk perbaikan DTKS, penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai potensi masing-masing wilayahnya," ucapnya.
Tidak hanya melibatkan OPD teknis, pihaknya mengaku akan merangkul juga kalangan akademisi dari perguruan tinggi untuk ikut pendampingan desa di Kabupaten Blora.
"Kita juga akan libatkan seluruh Perguruan Tinggi yang ada di Blora, seperti STAI Khozinatul Ulum, STAI Muhammadiyah Blora, STAI Al Muhammad Cepu, dan STTR Cepu. Kemudian Perguruan Tinggi diluar Blora yang sudah MoU dengan Pemkab juga banyak," terangnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tri Yuli menyampaikan bahwa program ini merupakan salah satu perwujudan visi-misi dirinya dan Bupati yakni Ngopeni Kadang Kekurangan.
"Disini kami minta seluruh OPD melakukan mapping, mendata permasalahan yang ada sekaligus potensi yang ada di desa untuk nantinya baru kita tentukan bersama bagaimana langkah intervensinya. Sehingga permasalahan yang ditemukan bisa diselesaikan, dan potensi yang ada dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Wakil Bupati.
Etik, sapaannya, juga meminta masing-masing Kepala OPD bisa membuat SK yang berisi tentang tim pendampingan desa. Launching kemudian dilanjutkan dengan pembagian 48 desa miskin yang akan menjadi binaan OPD dan dialog bersama.
"Tidak hanya 48 desa saja, kedepan kita ingin program ini berjanjut ke desa-desa lainnya juga. Lewat program ini kita petakan juga kondisi kemiskinan yang ada di desa untuk memperbaiki DTKS," pungkasnya.