Jakarta, Gatra.com - Data dari sejumlah kementerian dan lembaga di Indonesia dilaporkan dibobol. Pelakunya diduga peretas atau kelompok hacker Cina yang mengaku sebagai Mustang Panda. Kabar peretasan itu diberitakan pertama kali oleh peneliti keamanan internet The Record, Insikt Group pada Jumat, 10 September 2021.

Anggota Komisi I DPR Sukamta menyikapi bobolnya sejumlah data di kementerian dan lembaga. Ia menyayangkan terjadinya serangan dan upaya pencurian terhadap kementerian dan lembaga. Padahal, pemerintah memiliki kewajiban memproteksi situs dan data-data strategis yang tersimpan di dalamnya.

“Bobolnya data kementrian dan lembaga ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah, khususnya BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan Kominfo untuk menjaga dan melindungi dunia siber kita,” ujar Sukamta dalam keterangannya kepada Gatra.com, Senin (13/9).

Ia mengaku khawatir dengan maraknya insiden peretasan data di Tanah Air belakangan ini. Sementara, pemerintah tidak meningkatkan langkah pengamanan dan antisipasi serius. “Sejak lama saya sudah khawatir, ketika data-data dunia bisnis dan kesehatan bocor, bukan berarti bidang politik tidak ada kebocoran. Ini hanya soal waktu saja, kapan akan terungkap kebocoran datanya,” kata politikus PKS itu.

Sukamta meyakini bahwa serangan hacker di bidang politik lebih kuat dan tajam daripada bidang ekonomi, kesehatan dan sosial. Menurutnya, wajib dilakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola data dan dunia siber di Indonesia.

“Pengamanan situs dan data di Indonesia harus diseriusi oleh pemerintah. Kasus pembobolan jutaan data telah berulang kali. Namun, pemerintah dalam hal ini Kominfo sebagai kementrian leading sector yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi seperti macan ompong. Aumannya kencang tapi tidak bisa menggigit,” ujarnya geregetan.

Menurut Sukamta, penyelesaian terhadap kasus penipuan online, pembobolan jutaan data di sejumlah lembaga tidak pernah tuntas dan diungkap ke publik. “Seperti angin lalu tak jelas arahnya. Kominfo sebatas bisa memblokir situs-situs porno, judi, penipuan, SARA dan lain-lain,” papar doktor lulusan Inggris itu.

Ia berpandangan, serangan secara masif oleh oknum atau kelompok negara yang menjalin kerja sama ekonomi seperti Indonesia penting untuk diperhatikan. Terlebih, bila analis siber mengkonfirmasi asal serangan berasal dari Cina.

“Indonesia kerja sama dengan Cina di bidang ekonomi. Namun, menjadi aneh ketika data-data strategis di kementerian dan lembaga disasar hacker Cina? Apakah ini murni peretasan untuk tujuan prestise dan ekonomis kelompok hacker ataukah peretasan ini terjadi secara terstruktur dengan tujuan selain ekonomi?”.

Spionase oleh Mustang Panda, lanjut Sukamta, juga bukan satu-satunya upaya pembobolan data strategis yang dilakukan hacker. “Maka, tugas BSSN menangkal dan mengungkap setiap spionase data strategis Indonesia agar kasus-kasus pembobolan data bisa tuntas,” katanya.

Bila memang terbukti kelompok hacker Cina melakukan penyerangan, pemerintah bisa menyampaikan keberatan. “Bila ditemukan ini spionase yang direncanakan, Pemerintah Indonesia perlu melakukan protes kepada Pemerintah Cina,” pungkas Sukamta.

Diberitakan sebelumnya, divisi riset ancaman siber milik Recorded Future menyatakan, grup hacker Mustang Panda sebagai kelompok hacker dengan aksi spionase siber di Asia Tenggara. Insikt menemukan indikasi pada April 2021, malware PlugX dari Mustang Panda menyusup ke jaringan pemerintah Indonesia.