Pekanbaru,Gatra.com- Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi, kecewa dengan temuan ribuan kendaraan dinas di Riau menunggak pajak. Ketua komisi yang membidangi keuangan daerah itu menilai, temuan tersebut merupakan tamparan bagi citra pemerintah daerah (pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota. Terlebih pemda setiap tahunnya menyerukan kepada warga untuk membayar pajak kendaraan.
"Tentu ini cerminan buruk bagi pemerintah. Sebab disatu sisi mereka menyuruh warga membayar pajak kendaraan, sedangkan mereka malah menunggak," bebernya kepada Gatra.com, Kamis, di kota Pekanbaru (9/9).
Lebih lanjut Husaimi meminta pemda untuk melakukan pendataan aset daerah dengan lebih rinci. Pasalnya, ia yakin ada kendaraan dinas yang menunggak pajak lantaran sudah dipindah tangan kan.
"Memang sejumlah kendaraan plat merah di Riau sudah dihibahkan, tapi tidak jelas siapa yang membayar pajak karena masih plat merah," pintanya.
Adapun jumlah kendaraan dinas yang menunggak pajak sebanyak 8.893 kendaraan di Riau, dengan rincian jenis bus 27 unit, jip 181 unit, mikrobus 78 unit, truk kecil 23 unit, minibus 1.723 unit, pikap 405 unit, sedan 26 unit, truk 140 unit, roda tiga 231 unit. Sedangkan yang paling besar adalah sepeda motor sebanyak 6.020 unit.
Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Herman, menyebut pemda sejatinya telah menganggarkan keperluan untuk pajak kendaraan pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). "Sebenarnya pemda telah menganggarkan, namun pada masing-masing dinas tidak diselesaikan," tekannya.
Dikatakan Herman, mobil yang menunggak pajak itu rata-rata dalam naungan dinas. Hanya saja ada instansi yang mobilnya sudah dilelang, namun belum melaporkan lelang tersebut. ada yang nunggak juga sampai 5 tahun," tukasnya.