"Data pascabencana ini sangat rawan beragam kepentingan. Makanya banyak pejabat yang diborgol pascabencana ini, karena menyelewengkan data dan jumlah bantuan," sebut Suryadi, Minggu (13/9) di Padang.

Dengan alasan itu, kata Suryadi, data pascabencana harus cepat, tepat, dan akurat. Salah satu untuk mengetahuinya dengan Bimtek Jitu Pasna ini. Apabila semakin lama datanya disusun, maka bantuan juga semakin lama sampai kepada korban bencana. Lalu, lamanya waktu juga sangat rawan kepentingan berbagai pihak.

Selain itu, pentingnya Bimtek Jitu pasna ini, sebab selama ini banyak aspek kerusakan yang tidak atau lambat terdata usai terjadinya bencana. Misalnya, fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan, dari bangunan hingga isi rumah, bahkan kerugian non-fisik seperti terjadinya pengangguran dan lainnya akibat bencana.

"Kita tidak menginginkan bencana terjadi, namun tetap siaga dan bersiap-siap jika terjadinya. Lalu disamping itu, kita juga tidak mau ada bencana baru pascabencana," ujarnya.

Sementara tutor Bimtek Jitu Pasna, Raden Hutomo menambahkan, kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk mengukur ketepatan data kerusakan dan kerugian akibat bencana. Tentu ini juga untuk menghindari manipulasi dan penyimpangan data, sehingga data yang didapatkan benar-benar akurat.

Kendati begitu, dalam pengecekan akuratnya data dibutuhkan kolabirasi dan koordinasi dengan banyak pihak. Mulai keterlibatan masyarakat, perangkat desa, pihak instansi seperti BPBD di kabupaten dan kota. Maka sangat perlu SDM yang benar-benar bisa memahami atau menguasai cara kerja Jitu Pasna ini.

"Terobosan program Jitu Pasna dilalukan oleh BPBD Sumbar ini sangat bagus, sebab bisa langsung menyiapkan SDM hingga ke nagari. Kita harapkan, dengan Jitu Pasna ini data kerusakan dan kerugian pascabencana lebih akura," tukasnya.