Jakarta, Gatra.com – Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), Budi Harto mengatakan pemerintah memiliki tiga strategi saat merencanakan pembangunan infrastruktur.

Kesatu, jika suatu proyek layak secara finansial, akan diberikan kepada swasta untuk membangunnya. “Apabila [proyek] infrastruktur tidak begitu layak secara finansial, maka BUMN atau swasta didorong untuk masuk dengan dukungan kelayakan. Ketiga, jika [proyek] infrastruktur tidak layak [secara finansial], maka pemerintah akan hadir untuk membangun infrastruktur itu,” ungkap Budi, Kamis (9/9).

Menurut Budi, proyek Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) masuk dalam kategori ketiga alias tidak layak secara finansial untuk digarap. Tetapi, proyek ini sangat layak secara ekonomi karena akan mampu mengembangkan perekonomian di Sumatra. “Oleh karena itu, pemerintah telah menugaskan Hutama Karya untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatra. Saat ini, kami sudah menerima dukungan dari pemerintah sebesar Rp33 triliun dalam bentuk PMN [penyertaan modal negara],” imbuhnya.

Budi menambahkan, pihaknya sedang membangun sepanjang 1.065 kilometer (km) yang ditargetkan rampung pada awal 2023. Adapun 531 km di antaranya telah selesai dan beroperasi.

“Kehadiran jalan tol ini tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatra. Dengan adanya jalan tol ini, maka biaya logistik akan turun dan akses antar daerah akan terkoneksi dengan baik. Perjalanan bisa lebih singkat,” katanya.

Budi meyakini kehadiran JTTS akan mengundang para investor untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Sumatra. Selain itu, juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Marilah kita sambut dan dukung melalui ide-ide mengenai upaya mengembangkan JTTS. Kami sangat mengharapkan kerja sama dan dukungan berbagai pihak guna membangun kebaikan jalan tol Sumatra ini,” tuturnya.