Banyumas, Gatra.com – Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin berkomitmen melakukan reformasi di Kabupaten Banjarnegara. Salah satunya dengan melarang aparatur sipil negara (ASN) terlibat proyek.

Pemkab segera melakukan reformasi politik anggaran, dengan sistem digital. Sistem ini relatif bisa menjamin terciptanya tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.

“Tentang pemahaman tugas pokok dan fungsi kita masing-masing, sehingga tidak tumpang tindih. Yang kedua, soal proyek, kita tidak akan main-main dengan kegiatan itu,” kata Syamsudin, dalam keterangannya, Selasa (7/9).

Diketahui, Wabup Syamsudin ditunjuk sebagai pelaksana harian (PLH) Bupati Banjarnegara, pasca ditetapkannya Bupati Budhi Sarwono sebagai tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (3/9) lalu. Secara efektif, Syamsudin mulai menjabat PLH pada Senin (6/9).

Sesuai arahan Gubernur Jawa Tengah seusai penunjukan sebagai pelaksana harian (PLH) Bupati Banjarnegara, salah satu yang menjadi fokus perhatian adalah pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi pegawai pemerintahan. ASN dituntut untuk berintegritas tinggi dan menjauhi potensi nepotisme, konspirasi dan kejahatan korupsi lainnya.

“Pesan-pesan lainnya tentang jual beli jabatan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan nepotisme, konspirasi, dan lain sebagainya. Semua OPD menyatakan siap, integritas menjadi pegangan kami,” tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkunjung ke Kabupaten Banjarnegara untuk melakukan konsolidasi pemerintah setelah penunjukan Wabup Syamsudin sebagai PLH Bupati Banjarnegara. Ganjar mendorong agar Pemkab Banjarnegara melakukan perbaikan melakukan reformasi birokrasi hingga mendigitalisasi program pemerintah daerah dan anggaran.

Gubernur Ganjar meminta Wabup Banjarnegara melakukan konsolidasi dengan seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Banjarnegara guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

Dia menyampaikan, pengalaman dalam menangani keadaan seperti di Banjarmegara ini diperlukan adanya perubahan dari dalam, jika tidak maka tidak ada gunanya. Maka momentum ini menjadi kesempatan untuk Banjarnegara menjadi lebih baik lagi.

"Ini kesempatan Banjarnegara untuk mereform diri," ujar Ganjar.

Ganjar juga mengajak mengajak jajaran di Pemkab Banjarnegara untuk berkomitmen dalam menjaga integritas. Dia tidak ingin ada pungli atau setoran-setoran agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, murah, cepat, transparan, akuntabel.