Conakry, Gatra.com- Pasukan khusus Guinea merebut kekuasaan dalam kudeta pada Minggu, menangkap presiden dan memberlakukan jam malam yang tidak terbatas di negara Afrika barat itu. AFP, 06/09.

"Kami telah memutuskan, setelah menangkap presiden, untuk membubarkan konstitusi," kata seorang perwira berseragam diapit oleh tentara yang membawa senapan serbu dalam sebuah video yang dikirim ke AFP.

Petugas itu juga mengatakan bahwa perbatasan darat dan udara Guinea telah ditutup dan pemerintah dibubarkan. Sebuah video sebelumnya yang dikirim ke AFP  menunjukkan Presiden Alpha Conde duduk di sofa memakai celana jin bertelanjang kaki dikelilingi tentara. Pemimpin berusia 83 tahun itu menolak menjawab pertanyaan dari seorang tentara tentang apakah dia telah dianiaya.

Kemudian Minggu, junta mengumumkan jam malam nasional "sampai pemberitahuan lebih lanjut", mengatakan akan mengadakan pertemuan menteri kabinet Conde pada pukul 11:00 (1100 GMT) Senin. "Setiap penolakan untuk hadir akan dianggap sebagai pemberontakan," tambah pernyataan itu.

Gubernur negara itu dan pejabat tinggi lainnya akan digantikan oleh militer, kata pernyataan itu. Untuk penampilan mereka di televisi pemerintah, anggota junta mengenakan baret dan mengenakan seragam, tanpa senjata yang terlihat.

Negara berpenduduk sekitar 13 juta orang -- salah satu negara termiskin di dunia meskipun memiliki sumber daya mineral yang signifikan -- telah lama dilanda ketidakstabilan politik. Minggu pagi, penduduk distrik Kaloum di ibukota Conakry, kawasan pemerintah, telah melaporkan mendengar suara tembakan keras.

Seorang diplomat Barat di Conakry yang menolak disebutkan namanya menyatakan bahwa kerusuhan mungkin dimulai setelah pemecatan seorang komandan senior di pasukan khusus -- yang memprovokasi beberapa anggotanya yang sangat terlatih untuk memberontak. AFP tidak dapat secara independen mengkonfirmasi akun ini.

Kepala pasukan khusus militer Guinea, Letnan Kolonel Mamady Doumbouya, muncul di televisi publik, mengenakan bendera nasional, mengatakan "salah urus" pemerintah memicu kudeta. "Kami tidak akan lagi mempercayakan politik kepada satu orang, kami akan mempercayakan politik kepada rakyat," kata Doumbouya.

"Guinea itu cantik. Kita tidak perlu memperkosa Guinea lagi, kita hanya perlu bercinta dengannya," tambahnya.

Departemen Luar Negeri AS mengutuk kudeta dan memperingatkan hal itu dapat "membatasi" kemampuan Washington untuk mendukung Guinea.

"Kekerasan dan tindakan ekstra-konstitusional hanya akan mengikis prospek Guinea untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price dalam sebuah pernyataan, mendesak semua pihak untuk mematuhi aturan hukum.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk kudeta dalam sebuah tweet dan menyerukan pembebasan segera Conde.

Ketua Uni Afrika, Presiden Republik Demokratik Kongo, Felix Tshisekedi, dan kepala badan eksekutifnya, mantan perdana menteri Chad Moussa Faki Mahamat, juga mengutuknya, menyerukan pembebasan segera Conde.

Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS), melalui penjabat presidennya, pemimpin Ghana, Nana Akufo-Addo, mengancam sanksi jika tatanan konstitusional Guinea tidak dipulihkan.

Dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell menuntut "penghormatan terhadap keadaan hukum, kepentingan perdamaian dan kesejahteraan rakyat Guinea".

Sebuah pernyataan kementerian luar negeri Prancis juga mengutuk kudeta tersebut.

Kudeta itu mengikuti ketegangan politik yang berlangsung lama di Guinea, pertama kali didorong oleh upaya Conde yang sangat diperebutkan untuk masa jabatan presiden ketiga tahun lalu.

Sehari sebelum pemilihan presiden tahun lalu, militer memblokir akses ke Kaloum setelah dugaan pemberontakan militer di timur ibu kota. Para komplotan kudeta telah mengumumkan komite nasional untuk perakitan dan pengembangan dan mengatakan konstitusi akan ditulis ulang.

Doumbouya juga mengatakan kepada media Prancis "kami menahan semua Conakry," dan bahwa dia mendapat dukungan dari semua pasukan pertahanan dan keamanan.

Berita kudeta memicu perayaan di beberapa bagian ibu kota, di mana ratusan orang bertepuk tangan untuk para tentara. "Kami bangga dengan pasukan khusus," kata seorang demonstran yang meminta namanya tidak disebutkan. "Kematian bagi para penyiksa dan pembunuh masa muda kita".

Pemilihan presiden terbaru di Guinea, pada Oktober 2020, dinodai oleh kekerasan dan tuduhan kecurangan pemilu. Conde memenangkan masa jabatan ketiga yang kontroversial, tetapi hanya setelah membuat konstitusi baru pada Maret 2020 yang memungkinkan dia untuk menghindari batas dua masa jabatan negara itu.

Puluhan orang tewas dalam demonstrasi menentang masa jabatan ketiga untuk Conde, seringkali dalam bentrokan dengan pasukan keamanan. Ratusan lainnya ditangkap.

Conde diproklamasikan sebagai presiden pada 7 November tahun lalu - meskipun penantang utamanya Cellou Dalein Diallo dan tokoh oposisi lainnya mencela pemilihan itu sebagai tipuan.

Pemerintah menindak tegas, menangkap beberapa anggota oposisi terkemuka atas dugaan peran mereka dalam bersekongkol dengan kekerasan pemilu di negara itu.

Conde, mantan pemimpin oposisi yang pernah dipenjara dan dijatuhi hukuman mati, menjadi pemimpin pertama Guinea yang terpilih secara demokratis pada 2010, memenangkan pemilihan kembali pada 2015.

Dia selamat dari upaya pembunuhan pada tahun 2011. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dia dituduh hanyut ke dalam otoritarianisme.