Jakarta, Gatra.com - Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Moch Adrian, mengungkapkan bahwa ketimbang berkunjung ke lapangan yang dinilai memakan banyak anggaran, sebaiknya perjalanan dinas yang tak begitu substantif dilakukan secara virtual melalui Zoom meeting saja.

“Pandemi Covid ini mengajarkan kepada kita budaya kerja baru. Bagaimana penerapan teknologi, berkomunikasi, dengan tetap bisa melihat wajah, dengan tetap bisa mendengarkan suara secara bersamaan atau yang kita kenal dengan Zoom meeting, merupakan media yang bisa dikatakan sangat efektif dan efisien karena substansi utama [perjalanan dinas] adalah koordinasi dan konsultasi,” ujar Adrian dalam sebuah konferensi pers yang digelar Kamis pagi, (2/9/2021).

Walau begitu, Adrian tak menampik bahwa memang ada jenis perjalanan dinas yang mengharuskan pegawainya berkunjung ke lapangan untuk mengecek kondisi yang sebenarnya. Namun, menurutnya, perjalanan dinas ini tergolong substantif sehingga mau tak mau memang harus ada kunjungan ke lapangan.

“Misalnya ada kegiatan pembangunan-pembangunan infrastruktur yang secara di atas kertas mungkin sudah 100%, tapi kita harus tinjau ke lapangan, betul tidak, antara yang di kertas dengan kondisi faktual itu sama?” tanya Adrian.

“Nah kalau substansi utama sebuah perjalanan dinas sebatas pada koordinasi dan konsultasi, pandemi mengajarkan, Zoom meeting, media yang mungkin bisa dikatakan lebih efisien,” ujar Adrian.

Menurut data yang dihimpun oleh Kemendagri, anggaran belanja perjalanan dinas terhadap anggaran belanja APBD provinsi se-Indonesia TA 2021 adalah senilai Rp9,4 triliun.

Lima provinsi dengan anggaran terbesar adalah Jawa Timur sebesar Rp749,64 miliar, Jawa Barat Rp739,11 miliar, Papua Rp537,63 miliar, Kalimantan Timur Rp513,13 miliar, dan Jawa Tengah Rp433,37 miliar.

Sementara untuk level kabupaten/kota, lima daerah dengan anggaran terbesar adalah Kabupaten Maluku Tengah (Provinsi Maluku) sebesar Rp168,38 miliar, Kabupaten Boven Digoel (Provinsi Papua) Rp158,13 miliar, Kabupaten Fak Fak (Provinsi Papua Barat) Rp115,14 miliar, Kabupaten Maluku Barat Daya (Provinsi Maluku) Rp107,77 miliar, dan Kabupaten Intan Jaya (Provinsi Papua) Rp135,55 miliar.

Adrian mengingatkan bahwa semakin besar wilayah administrasi suatu pemerintah daerah kabupaten/kota, maka itu akan berdampak pada anggaran perjalanan dinasnya. Ia juga menambahkan bahwa semakin ekstrem kondisi geografis suatu wilayah, maka itu juga akan berdampak pada anggaran perjalanan dinasnya.

“Nah, harapan kami dengan budaya baru dengan adanya Zoom meeting bisa memberikan semacam efisiensi di dalam belanja. Substansi utama dari sebuah perjalanan dinas adalah koordinasi dan konsultasi,” tegas Adrian.