Jakarta, Gatra.com – Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyampaikan, pihaknya selalu bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, Doli mengatakan, pemilu bakal tetap terlaksana pada 2024 sesuai amanat UU.

"Kalau flashback, sebetulnya Komisi II awalnya ingin menata ulang sambil kemudian menyempurnakan UU Pemilu yang mana di Indonesia UU Pemilu dibuat berdasarkan dua rezim, yakni Pemilu Presiden dan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah," ujar Doli di Jakarta, Kamis (2/9).

Doli mengatakan, rencana semula Komisi II DPR RI mencantumkan satu rezim saja dengan enter point-nya perubahan atau penyempurnaan undang-undang tentang kepemiluan, yang basic-nya adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 dan UU Nomor 7 Tahun 2017.

"Tetapi karena kita sedang berkonsentrasi pada upaya menghadapi pandemi, akhirnya kami bersepakat dengan pemerintah untuk tidak jadi [melaksanakan]," tuturnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memang disebutkan setelah tahun 2020 pelaksanaan Pilkadanya serentak secara nasional dilaksanakan pada tahun 2024. Amanat UU itu bahwa pada tahun 2024 harus dilaksanakan Pilpres, Pileg, dan Pilkada.

Kaitannya dengan isu amandemen UUD 1945, Doli mengatakan, tergantung isu amandemen UUD 1945 ini akan membahas soal apa. Kalau seperti yang berkembang saat ini, yaitu untuk memperkuat Lembaga MPR yang juga memungkinkan memasukkan Pokok-Pokok Haluan negara (PPHN) maka tidak ada hubungannya dengan ini.

"Tidak ada hubungannya antara amandemen dengan pelaksanaan Pemilu pada tahun 2024. Apalagi amandemennya itu sudah disepakati atau tidak," ujarnya. 

Komisi II, lanjut Doli, selama tidak ada perubahan undang-undang, maka sekarang adalah persiapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang berdasarkan undang-undang existing, yakni UU Nomor 10 Tahun 2016 dan UU Nomor 7 Tahun 2017.

"Selama itu belum menjadi keputusan politik dan hukum maka tidak akan berpengaruh," katanya.