Jakarta, Gatra.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membentuk empat sub-holding menyusul penggabungan PT Pelabuhan Indonesia/Pelindo I, II, III, dan IV (Persero) pada 1 Oktober 2021.

Sub-holding tersebut antara lain sub-holding peti kemas, sub-holding non peti kemas, sub-holding logistik & hinterland development, serta sub-holding marine, equipment & port services.

Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo menyatakan penggabungan ini bisa membantu program pemerintah untuk menurunkan biaya logistik nasional, yang saat ini masih sekitar 23% dari produk domestik bruto (PDB). Selain itu, juga mampu mengintegrasikan dengan multimoda dan hinterland.

“Karena kita memahami bahwa biaya logistik bukan hanya biaya kepelabuhan, tetapi juga terkait dengan multimoda yang membawa di angkutan darat maupun juga kapasitas di hinterland sebagai kesatuan supply chain,” ungkap Tiko, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers daring, Rabu (1/9).

Menurut Tiko, pengintegrasian itu juga akan meningkatkan posisi Pelindo menjadi operator peti kemas terbesar kedelapan di dunia dengan total throughput mencapai 16,7 juta TEUs. Dengan begitu, Indonesia dapat ikut bersaing di tingkat global.

Tiko menambahkan, pihaknya telah membentuk project management officer untuk mewujudkan rencana penyatuan Pelindo. Tim ini merupakan gabungan dari seluruh direksi, para konsultan, serta pemangku kepentingan terkait.

“Kita berharap pada awal Oktober bisa mencapai proses legal merger, yang kemudian akan diikuti dengan berbagai insiatif post-merger. Sebab, tahap post-merger justru lebih krusial karena menjadi area untuk bisa meningkatkan nilai dan layanan,” imbuhnya.

Tiko menuturkan, penggabungan ini diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih efisien bagi pelaku industri yang menggunakan jasa kepelabuhan. Selain itu, juga meningkatkan kemampuan Pelindo, baik dari sisi pendanaan maupun investasi setelah penggabungan aset yang cukup besar.