Karanganyar, Gatra.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karanganyar melakukan pembinaan terhadap sejumlah guru berstatus ASN yang menolak vaksinasi Covid-19. Para guru ASN ini menolak vaksinasi dengan alasan keyakinan. 

Kepala Disdikbud Karanganyar Tarsa menyayangkan sikap para ASN tersebut. Dinasnya menerima surat pernyataan dari mereka perihal penolakan divaksin. Disebutnya, jika dibandingkan jumlah guru ASN yang mencapai 9.000 orang, penolak vaksinasi tak seberapa. 

"Tidak sampai belasan orang. Tapi kalau dibiarkan, bisa menulari yang lain. Untuk itulah perlu dilakukan pembinaan khusus bagi mereka. Status mereka ASN yang seharusnya menjadi contoh mematuhi program pemerintah," katanya, Rabu (1/9). 

Langkah pembinaan dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), seiring instansi yang menaungi ASN. 
Tarsa memastikan vaksin bagi abdi praja diprioritaskan. Sehingga jika tanpa alasan tertentu, seharusnya mereka lancar divaksin. Mengenai alasan tak sesuai keyakinan, Tarsa berharap sikap para ASN itu dikoreksi ulang. Sebab MUI menerbitkan fatwa bahwa vaksin Covid-19 halal dan menyehatkan. 

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Karanganyar Purwati memprediksi jumlah penolak vaksin Covid-19 tidaklah banyak. Yakni tak sampai 0,5 persen dari total jumlah penduduk 900 ribu jiwa. Untuk saat ini DKK lebih memilih berkonsentrasi pada penerima vaksin alih-alih mengejar mereka yang menolaknya. 

"Enggak sempat ngoyak-oyak yang menolak vaksin. Yang mau vaksin saja banyak," katanya. 

Mengenai penolak vaksin dari kalangan guru, ia menyarankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengikutsertakannya dalam simulasi pembelajaran tatap muka (PTM). 

"Persiapan simulasi PTM itu penting. Personel pengajar maupun siswa dipilih yang sudah vaksin," katanya.