Labuhanbatu, Gatra.com- Menjelang Verifikasi Faktual (Verfak), Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Rakyat Adil Makmur (DPK PRIMA) Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumut melakukan kunjungan dan silaturahmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Selasa (31/08) siang. 

 

Selain bersilaturahmi terkait telah terbentuknya kepengurusan DPK PRIMA di kabupaten Labuhanbatu, kunjungan tersebut juga sekaligus berkoordinasi terkait teknis verifikasi faktual partai politik menjelang pemilu 2024.

 

Agenda kita ke KPU selain bersilaturahmi dengan KPU sebagai penyelenggara dan menyampaikan tentang keberadaan partai PRIMA, juga untuk berkoordinasi terkait hal teknis dan administrasi menjelang verifikasi faktual, jelas Ketua DPK PRIMA Labuhanbatu, Muhammad Qurudi, Selasa (31/08) siang di kantor KPU Labuhanbatu. 

 

Dalam pertemuan itu, ungkap Rudi, hal-hal utama yang disampaikan kepada KPU diantaranya terkait telah rampungnya struktur kepengurusan partai baru yang mengusung jargon Partainya Orang Biasa ini di tingkat kabupaten dan telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PRIMA, serta telah terbentuknya struktur-struktur di beberapa kecamatan di kabupaten Labuhanbatu.

 

"Kita juga lampirkan dalam surat audiensi ke KPU berupa lembaran photocopy SK dari DPP PRIMA tentang Penetapan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PRIMA Labuhanbatu, bernomor SK.03.33.10/DPP-PRIMA/II/Tahun 2021 sebagai keabsahan struktur DPK PRIMA di Labuhanbatu," jelas Rudi.

 

Terkait hasil koordinasi dengan KPU Labuhanbatu, DPK PRIMA Labuhanbatu mengaku memperoleh cukup banyak informasi, terutama terkait teknis administrasi verifikasi faktual yang nantinya akan dilaksanakan oleh KPU di daerah.

 

"Berdasarkan penjelasan yang kami peroleh dari komisioner KPU, memang akan ada kemungkinan perubahan ketentuan terkait teknis administrasi verifikasi faktual di daerah. Hal ini terutama terkait apakah parpol di tingkat kabupaten harus mendaftarkan diri atau akan bersifat sentralistik," sebutnya.

 

Namun, semua itu menurut beliau juga masih menunggu keputusan pusat. Menurut Rudi, pihaknya di daerah tentunya harus siap dengan apapun keputusan yang nantinya dikeluarkan.

 

Ditempat yang sama, Sekretaris DPK PRIMA Labuhanbatu, Muhammad Halmi Dar Hasibuan menambahkan, dalam pertemuan yang dilakukan tersebut juga disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan politik PRIMA ditingkat lokal, khususnya menyikapi beberapa hal negatif dampak dari proses pemilihan kepala daerah yang baru saja berlalu di kabupaten Labuhanbatu.

 

"Kita ingin menjadi warna baru sebagai partai politik yang tidak hanya ingin mengejar kekuasaan atau posisi di legislatif tingkat lokal jika nantinya lolos sebagai peserta pemilu. Tapi lebih dari itu, kita akan menjadi bagian yang akan aktif mendorong dan juga akan mengimplementasikan politik non-transaksional," tegas Halmi Dar.

 

Ditambahkannya, sebagai partai baru yang mandiri dan berdiri tanpa pemodal serta menentang dominasi oligarki, PRIMA Labuhanbatu akan memprioritaskan kerja-kerja politik dengan melibatkan secara aktif anak-anak muda progresif, masyarakat biasa serta kaum marjinal yang menginginkan proses politik Labuhanbatu yang baik sebagai pengurus di setiap tingkatan.

 

"Ini penting, karena selama ini banyak masyarakat yang hanya dijadikan sebagai bahan dagangan pemilu oleh partai politik. Kapan rakyat biasa punya partai sendiri, yang digerakkan sendiri dan untuk memperjuangkan kepentingan politiknya sendiri. PRIMA inshaallah akan menjadi rumah politik rakyat seutuhnya," pungkasnya.