Karanganyar, Gatra.com - Penanganan Covid-19 dengan metode aglomerasi dinilai kurang memberi kesempatan daerah mengaktualisasi diri.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono melontarkan kritik tersebut karena merasa wilayah yang dipimpinnya terkungkung. Dalam metode aglomerasi, satu daerah yang berkaitan erat dengan daerah lain di karisidenan yang sama, sulit keluar dari level atau zona. Padahal kondisi riil berlainan dengan kabupaten ataupun kota tetangga.

"Dengan pendekatan aglomerasi itu, improvisasi, kreatifitas daerah jadi kaku, jadi tidak menggairahkan,’’ ujar Juliyatmono, Senin (30/8).

Kasus harian Covid-19 di Karanganyar menurun sampai 500 kasus, dari sebulan lalu 1.000 lebih. Ia berharap level tingkat kabupaten dari sebelumnya level 4 menurun ke level 3. 

Namun apabila pendekatan aglomerasi tetap diterapkan, bisa jadi level tersebut tak berarti jika daerah tetangga masih kritis. Artinya, pelonggaran demi menggairahkan ekonomi bakal tersendat.

Ia mengusulkan agar penetapan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak mengacu wilayah aglomerasi. Usulan itu dia jelaskan pada dialog secara virtual dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo

Faktor penentuan pembelajaran tatap muka di sekolah juga dilandasi leveling PPKM. Menurut Juliyatmono, sebenarnya Karanganyar siap membuka PTM. Hanya saja perlu lebih berani untuk melangkah.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sepakat dengan pendapat Bupati Karanganyar. Gubernur menyampaikan bahwa penetapan level PPKM seharusnya tidak berdasarkan wilayah aglomerasi.

“Saya setuju. Saya sepakat soal aglomerasi. Maka dari itu saya ngotot agar tertib soal data. Faktanya bahwa saat ini kita tidak disiplin data. Makanya mari tertibkan data,” ujar Gubernur saat memimpin rapat koordinasi secara virtual dengan 35 kabupaten/kota di Jateng.