Home Milenial Nadiem Berikan Solusi Masalah Penggunaan Dana BOS

Nadiem Berikan Solusi Masalah Penggunaan Dana BOS

Jakarta, Gatra.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mengakui, masih banyak keluhan dari sekolah terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Padahal, pemerintah telah memberikan fleksibilitas pada sekolah dalam penggunaan dana BOS ini. Bahkan, besaran nilai dana BOS di tahun 2021 ini juga meningkat menjadi Rp53,4 triliun. Sebelumnya, di tahun 2019, besaran dana BOS sebesar Rp51,2 triliun.

"Di masa pandemi ini dan ke depannya pembelanjaan dana BOS yang fleksibel ini sangat dibutuhkan. Tetapi kita harus melihat kondisi lapangan apa yang terjadi," katanya dalam diskusi virtual pada Kamis (26/8).

Di satu sisi, lanjutnya, banyak kepala sekolah maupun operator sekolah mengeluhkan adanya intimidasi dari oknum-oknum tertentu. Biasanya, oknum-oknum ini mencari-cari kesalahan administrasi dalam pembelanjaan dana BOS. 

"Ini menjadi isu yg sangat besar di mana banyak sekali kepala sekolah tidak punya kepercayaan diri untuk melaksanakan pengadaan bagi kebutuhan sekolahnya. Karena isu-isu administratif seperti ini sering sekali terjadi," jelasnya.

Di sisi lain, Nadiem juga mengakui, masih ada berbagai macam isu korupsi dana BOS. Oleh karena itu, Kemendikbudristek memberikan solusi untuk membelanjakan dana BOS secara online melalui platform digital.

"Jadi inilah alasan kenapa, baik dari rasa keamanan kepala sekolah dan juga untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Kita harus memindahkan jumlah anggaran dana BOS ini kepada platform online di mana semuanya transparan dan 100% akuntabel," tegasnya.

Pemerintah, telah merilis SIPLah, platform digital sistem informasi pengadaan sekolah untuk pembelanjaan BOS sejak 2019 lalu. Platform ini berupa marketplace sekolah yang bisa memudahkan pengadaan sekolah secara transparan.

"Jadi ada beberapa benefit daripada program ini. Salah satunya adalah tata kelola keuangan yang baik. Semua transaksi didokumentasi secara elektronik. Kedua, efisiensi anggaran dengan tingkat harga yang cenderung lebih rendah karena ada berbagai macam jenis supplier dan penyedia yang lebih beragam. Dan ini juga platform yang membuka kesempatan bagi lebih banyak pelaku UMKM di daerah," jelas Nadiem.


 

1554