Manila, Gatra.com – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, setuju untuk maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilihan presiden pada tahun 2022 mendatang.

Partai PDP-Laban pada Selasa (24/8), menyampaikan pengumuman ini menjelang majelis nasional pada 8 September, dan sekaligus memberi dasar bagi Duterte untuk tetap berkuasa di luar masa jabatannya. Tak hanya itu, partai penguasa itu juga dikabarkan akan mengusung ajudan Duterte dan senator petahana Christopher "Bong" Go untuk menjadi kandidat presiden Filipina selanjutnya.

Untuk diketahui, masa jabatan presiden di Filipina hanya dibatasi satu priode dengan durasi selama enam tahun. Masa jabatan Duterte sendiri akan berakhir pada Juni tahun depan.

Wakil presiden partai PDP-Laban, Karlo Nograles, dikutip dari laman Straitstimes, mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk pengorbanan Duterte untuk meredam gejolak di masyarakat.

Lebih lanjut, Nograles menuturkan bahwa langkah tersebut akan menjamin kelangsungan program pemerintah selama lima tahun terakhir yang telah dijalankan Duterte, termasuk program mengatasi peredaran obat-obatan terlarang.

Kritikus Duterte meyakini bahwa Duterte akan mampu membuat permainan untuk mempertahankan kekuasaannya melalui kursi wakil presiden. Jika kandidat yang diusung partai penguasa menang, Duterte diduga akan mengambil alih kembali kursi presidennya. Skemanya, presiden terpilih akan mengundurkan diri untuk memberikan jalan bagi Duterte kembali menjadi orang nomor satu di Filipina.

Dalam sejumlah kesempatan, Duterte, menunjukan keengganannya untuk kembali berkuasa. Dia bahkan mengungkapkan keinginannya agar Go menjadi penggantinya.

Selain menjadi ajudan pribadi Duterte, Go saat ini tengah menjabat sebagai seorang senator. Jabatan itu pun tak lepas atas bantuan pengesahan yang dilakukan Duterte pada 2019 lalu.

Go telah menjadi orang terdekat Duterte sejak akhir 1990-an, ketika Duterte masih menjadi anggota kongres yang mewakili Kota Davao, Filipina Selatan.

"Saya masih tidak tertarik [maju sebagai presiden]," kata Go, yang memimpin komite kesehatan senat, dilansir dari Reuters pada Rabu (25/8). "Vaksin dulu, baru politik," tambahnya.

Duterte mengatakan, ingin melindungi dirinya dari kemungkinan tuntutan hukum ketika meninggalkan istana kepreisdenan. Hal tersebut termasuk kemungkinan penyelidikan dari Pengadilan Kejahatan Internasional terkait tuduhan tindak kejahatan kemanusiaan.

Pengadilan Kejahatan Internasional telah memberikan lampu hijau untuk menggelar penyelidikan formal atas tindakan pembunuhan yang dilakukan selama program perang melawan narkoba yang dijalankan pemerintahan Duterte.