Beijing, Gatra.com – Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Kamala Harris menuduh China melakukan pemaksaan dan intimidasi untuk mendukung klaim wilayah di Laut China Selatan (LCS). Harris menyampaikan pernyataan ini saat berpidato di Singapura pada Selasa (24/8).

Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin menuding Amerika Serikat selalu mencoba bersembunyi di balik retorika ‘tatanan global berbasis aturan’ untuk membenarkan perilaku egois dan dominasinya sendiri.

“Peristiwa saat ini di Afghanistan dengan jelas memberi tahu kita mengenai apa itu aturan dan ketertiban yang dibicarakan AS,” kata Wang dalam konferensi pers reguler seperti dilansir AFP, Selasa (24/8).

Dia pun menyebut penarikan kacau Amerika dari Afghanistan sebagai contoh kebijakan luar negeri ‘egois’ AS. Hal itu juga menunjukkan Amerika Serikat telah kehilangan kredibilitas.

“Untuk mempertahankan ‘America first’, AS dapat secara sewenang-wenang memfitnah, menekan, memaksa, dan menggertak negara lain tanpa harus membayar harga apa pun,” tegas Wang.

Menurut Wang, Amerika Serikat bisa semaunya melakukan intervensi militer di negara berdaulat. Namun, AS tidak merasa perlu bertanggung jawab atas penderitaan rakyat di negara itu.

“Ini adalah perintah yang AS inginkan. AS selalu berusaha menggunakan dalih ‘aturan dan ketertiban’ untuk membenarkan perilaku egois, intimidasi, dan hegemoniknya sendiri, tetapi siapa yang masih mempercayainya sekarang?” kata Wang.

Dalam pidatonya di Singapura, Selasa (24/8), Kamala Harris memaparkan visi AS untuk kawasan yang dibangun berdasarkan prinsip hak asasi manusia dan tatanan hukum internasional. Kemudian, berusaha untuk memperkuat poros Washington menuju Asia.

Perjalanan tujuh hari Harris ke Singapura dan Vietnam bertujuan untuk menghadapi pengaruh keamanan dan ekonomi China yang semakin meningkat. Selain itu, juga mengatasi kekhawatiran ihwal klaim Beijing atas bagian-bagian yang disengketakan di LCS.

“Kami tahu Beijing terus memaksa, mengintimidasi, dan mengklaim sebagian besar Laut China Selatan. Klaim yang melanggar hukum ini telah ditolak oleh keputusan pengadilan arbitrase tahun 2016. Tindakan Beijing bisa merusak tatanan berbasis aturan dan mengancam kedaulatan negara,” kata Harris.