Jakarta, Gatra.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan terdapat kabupaten/kota di Indonesia yang kekurangan vaksin COVID-19 dan yang merasa kekurangan atas vaksin tersebut.

"Jadi ada yang bener-bener kekurangan, ada yang merasa kekurangan," tuturnya, dalam keterangan persnya secara virtual bertajuk "Update Ketersediaan Vaksin di Indonesia", yang disiarkan langsung lewat kanal YouTube Kementerian Kesehatan RI pada Selasa, (24/8).

Mengenai yang merasa kekurangan vaksin COVID-19, Budi mengatakan umumnya di daerah-daerah itu saat mereka menerima 1.000 dosis vaksin, namun mereka hanya menyuntikkan setengahnya saja atau 500 dosis. Sisanya yang sebanyak 500 dosis vaksin COVID-19 ditahan sebagai stok untuk suntikan dosis kedua.

"Nah atas arahan Bapak Presiden, kita ingin menegaskan sekali lagi, daerah tidak perlu memegang stok karena nanti akan diatur suntik keduanya dari pusat, dari kita," ucapnya.

Budi mengimbau agar pemerintah daerah (pemda) menghabiskan semua dosis tersebut, sesuai dengan aturan. Misalnya jika untuk suntikan dosis pertama, pemda diharapkan memberikan suntikan dosis pertama hingga habis ataupun jika untuk suntikan kedua, diharapkan memberikan suntikan kedua semuanya.

"Management stoknya dilakukan di pusat ya, sehingga tidak dilakukan di daerah," sambungnya.

Budi mengatakan memang masih ada beberapa hal yang perlu mereka perbaiki. Semisal mereka memerintahkan untuk suntikan kedua, kadang-kadang sebagian masih ada yang untuk suntikan pertama atau sebaliknya. Sehingga itu yang menyebabkan ada stok yang cukup banyak yakni sekitar 25 juta dosis vaksin COVID-19 di daerah-daerah.

Kedua, lanjutnya, memang terdapat daerah-daerah yang kekurangan vaksin. Sementara itu ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan agar mereka mengirimkan vaksin tersebut ke provinsi. Di mana dari provinsi itu pengirimannya mungkin membutuhkan waktu 1-2 hari ke kota tujuan.

Meski begitu, Budi pun menyebut masih ada yang tertahan selama seminggu dan bahkan lebih. Ia juga mengatakan Jokowi meminta tolong agar didorong supaya proses pengiriman vaksin tersebut bisa cepat sampai ke kabupaten/kota, karena banyak bupati dan walikota yang mengeluh.

Oleh karena itu, tambahnya, mereka membuat transparansi dengan membuka stok nasional sampai ke level kabupaten/kota dengan website atau situs vaksin.kemkes.go.id. Budi mengatakan website itu merupakan website vaksinasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan di dalamnya terdapat proses vaksinasi dan stok vaksin COVID-19.

"Jadi dengan demikian, diharapkan data-data ini bisa digunakan oleh seluruh masyarakat, juga aparat di daerah untuk mengetahui stoknya seperti apa dan bisa digunakan juga kami untuk bisa mengantipasi rencana pengiriman stok berikutnya," jelasnya.