Karanganyar, Gatra.com - Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, Jateng diminta aktif menyisir penerima bantuan nontunai pemerintah, khususnya yang terkendala pemblokiran rekening bank. Kroscek lapangan dibutuhkan untuk mengetahui penyebab sebenarnya warga miskin tersebut tak mencairkan dana. 

Diketahui, sebanyak 114 rekening peserta program keluarga harapan (PKH) terblokir. Jika ditambah rekening peserta bantuan pangan non tunai (BPNT)/kartu sembako yang terblokir, maka jumlahnya sekitar 2.000 peserta. 

Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Setahunya, akar permasalahan pada pendataan di lapangan. 

"Maka petugas terkait harus kroscek lapangan. Benar-benar tahu mengapa rekening bank penerima PKH dan BPNT terblokir. Apakah penerima sudah meninggal dunia? Ataukah kartu kepersertaan tidak dipegang? Kalau iya, persoalan tidak dipegang kartunya kenapa? Ini yang harus diurai. Kalau perlu peserta program dipanggil untuk klarifikasi. Saya yakin Dinsos punya data by name by addres," kata Bagus Selo kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (24/8). 

Politisi dari PDIP itu berharap jajaran Dinas Sosial dan Kemensos tak hanya fokus membuka blokir rekening dengan tujuan penerima bantuan segera memanfaatkan dana. Namun mengurai problem tersebut. Informasi yang diterimanya, rekening terblokir sudah berlangsung sampai beberapa tahap pencairan dana PKH tanpa penanganan pasti. 

"Dia (masyarakat) yang dirugikan. Seharusnya mengurus rekening itu. Sampai enggak mengurus apakah dia bingung caranya atau bagaimana. Petugas Dinsos juga perlu pro aktif memberikan edukasi," katanya. 

Ia mengatakan pemerintah memiliki alasan kuat memberikan dana itu secara nontunai. Namun jika problem rekening terblokir muncul secara masif, opsi pemberian dana secara cash and carry seharusnya jadi pertimbangan. 

"Kalau regulasi memungkinkan pemberian secara tunai, sebaiknya tunai saja. Tentu saja harus dengan pendampingan yang ketat," katanya. 

Koordinator PKH Dinsos Karanganyar, Nur Cholis mengatakan rekening bank milik 114 KPM terblokir. Pihaknya sudah melaporkan itu ke satgas program itu di Kemensos. 

"Hasilnya seperti apa kita belum tahu. Dari pusat sedang melakukan rekonsiliasi nasional terkait permasalahan rekening bank penerima bantuan yang terblokir," katanya. 

Ia mengatakan jumlah peserta PKH sekitar 33 ribu KPM. Data tersebut berubah secara dinamis seiring graduasi mandiri dan masuknya peserta baru. 

"Pemutakhiran data dilakukan setiap saat. Graduasi terjadi ketika KPM meninggal dunia, habis kriteria komponen dan lainnya," katanya.