Jakarta, Gatra.com - Bank Indonesia (BI) bersama dengan Kementerian Keuangan melanjutkan kerja sama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 dan 2022, melalui skema burden sharing atau berbagi beban. Skema tersebut disusun dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) III.

Dalam SKB III telah diatur pembelian SBN oleh BI untuk tahun 2021 sebesar Rp215 triliun, sedangkan untuk tahun 2022 nilainya mencapai Rp224 triliun. Total BI akan membeli SSBN yang nilainya mencapai Rp439 triliun.

BI akan menanggung seluruh biaya bunganya, dengan kata lain pemerintah dikenakan bunga 0% atau gratis. SBN ini akan diperuntukan untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan.

Untuk anggaran penanganan kesehatan terdiri atas program vaksinasi, diagnostik (testing, tracing, treatment), therapeutic(biaya perawatan pasien Covid-19, insentif/ santunan tenaga kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan), penanganan Covid-19 di daerah, dan penanganan kesehatan terkait pandemi Covid-19 lainnya.

Adapun anggaran penanganan kemanusiaan meliputi bantuan beras, tambahan program sembako, bantuan sembako Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan program perlindungan masyarakat lainnya.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menuturkan bahwa kerja sama burden sharing ini merupakan panggilan tugas negara yang harus dilakukan oleh BI, demi menjaga keberlangsungan ekonomi Indonesia ditengah pandemi Covid-19.

"Untuk di dalam kita bersama-sama memenuhi tugas negara ini, bersama pemerintah dan berbagai pihak untuk mengatasi masalah kemanusiaan dan keamanan masyarakat, dan sekaligus untuk memulihkan ekonomi," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konfrensi pers, Selasa (24/08).

Perry menekankan bahwa kerja sama tersebut tidak akan mengurangi sikap independensi BI sebagai lembaga moneter.

"Kerja sama ini tidak pernah mengurangi independensi BI dan kemampuan BI untuk melaksanakan kebijakan moneter yang pruden," ujarnya.

"Ini justru bagaimana kami menjalankan independensi BI dalam konteks bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah secara erat. Juga tidak akan mempengaruhi kemampuan BI untuk melakukan kebijakan moneter dan juga kemampuan keuangan BI," ujarnya.