Jakarta, Gatra.com – Banyak warga mengaku tidak puas terhadap kualitas kebebasan berpendapat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasil survei Fixpoll menunjukkan sebanyak 26,1% responden menyatakan tidak puas dan 6% tegas mengatakan sangat tidak puas.

Direktur Eksekutif Fixpoll, Mohammad Anas menuturkan sekitar 32,6% responden memilih bersikap netral dan 8,1% lainnya tidak tahu atau tidak menjawab. Adapun sejumlah 25,4% responden merasa puas dan 1,8% menilai sangat puas.

“Kami juga menanyakan, ‘apakah pemerintahan Presiden Jokowi terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat?’, yang menjawab terbuka sebanyak 27,6% dan 3,3% menilai sangat terbuka,” ungkapnya dalam rilis hasil survei nasional, Senin (23/8).

Anas menambahkan, sejumlah 24,4% responden menyatakan pemerintah tidak terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat, serta 5,4% menganggap pemerintah sangat tidak terbuka. Sedangkan, 29,1% memilih bersikap netral dan 10,2% lainnya tidak menjawab atau tidak tahu.

Meski begitu, mayoritas warga cenderung pasrah dan menerima suatu kebijakan kendati merasa tidak sependapat atau sepemikiran, yakni sekitar 46,9% responden. Kemudian, 33,3% responden memutuskan untuk tidak akan memilihnya lagi.

“Sementara itu, 6,8% akan melakukan protes dengan ikut berdemonstrasi. Selebihnya, ada 4,3% memposting di media sosial atau blog, 3% membuat petisi terbuka, serta 5,7% menjawab lainnya,” terang Anas.

Anas mengatakan, survei juga menemukan bahwa hanya 18,4% responden yang berani mengkritik kebijakan pemerintah yang berbeda dengan pemikirannya. Di sisi lain, terdapat 19,8% responden mengaku takut, 1,4% sangat takut, 48,1% bersikap netral, dan 12,3% tidak menjawab.

Survei yang berlangsung selama 16 sampai 27 Juli 2021 ini melibatkan 1.240 responden, yakni seluruh WNI yang punya hak pilih dalam pemilu. Penarikan sampel dilakukan menggunakan teknik multistage random sampling. Adapun tingkat kepercayaan sebesar 95%, dengan toleransi kesalahan < 2,89%.