Jakarta, Gatra.com - Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi mengungkapkan sejumlah strategi pemerintah dalam menghadapi sistem perdagangan bebas secara digital yang akan diberlakukan oleh negara-negara ASEAN.

"Untuk mengantisipasi kekhawatiran Indonesia yang hanya dijadikan pasar, pemerintah Indonesia bersama dengan sejumlah pelaku usaha, asosiasi e-commerce, dan idEA telah dan akan selalu memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pelaku usaha nasional khususnya UMKM," ujarnya pada Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/08).

Mendag menuturkan bahwa dalam rangka menghadapi perdagangan bebas secara digital di kawasan ASEAN, pemerintah bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait akan memberikan bantuan berupa pengembangan literasi digital bagi para pelaku UMKM.

Mendag menilai bahwa pelatihan tersebut menjadi sangat penting guna membekali para pelaku UMKM dengan keterampilan dalam memasarkan produknya secara daring.

Langkah selanjutnya, jelas Mandag, pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan kapasitas produksi UMKM di tanah air. Salah satunya dengan mengadposi penerapan teknologi tinggi guna melakukan efisiensi produksi.

"Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan strategi nasional pengembangan UMKM. Juga meluncurkan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) sebagai gerakan nasional berbentuk gotong royong untuk promosi produk bagi UMKM Indonesia," terangnya.

Lutfi menerangkan bahwa salah satu fokus dari gerakan BBI ini adalah digitalisasi UMKM. Kemendag membantu UMKM untuk bertransformasi menggunakan platform digital.

"Dapat kami sampaikan hingga pertengahan Agustus 2021, lebih dari 14 juta atau sebesar 22 persen dari total seluruh UMKM Indonesia telah bergabung dengan aplikasi Perdagangan Elektronik," ujar Lutfi.

Dengan perkembangan yang ada saat ini, Mendag pun optimis target pemerintah untuk mengajak 30 juta UMKM melakukan digitalisasi pada akhir 2023 akan tercapai, bahkan melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.