Jakarta, Gatra.com –‎ Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar acara Haul Ke-12 Gus Dur (Tahun Hijriyah) pada Minggu, 22 Agustus. Acara ini digelar secara virtual, melibatkan kalangan Nahdlatul Ulama dan PKB dari seluruh Indonesia.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, mengenang hal-hal baik yang dilakukan oleh Gus Dur terkait masyarakat adat di Indonesia. Pemikiran Gus Dur, kata dia, menginspirasi terus-menerus gerakan masyarakat adat.

"Tentang bagaimana kami, masyarakat adat, memaknai keberadaan kami sebagai bagian dan penjaga serta pemilik Nusantara ini," kata Rukka dalam kata sambutannya.

Rukka melanjutkan, Gus Dur bahkan membela minoritas agama, termasuk agama leluhur yang ada di Indonesia. Menurut dia, apa yang dilakukan Gus Dur adalah memberikan ruang yang besar kepada masyarakat adat untuk bisa berjuang

Rukka menjelaskan, secara historis, Indonesia didirikan sebagai negara yang menjunjung tinggi slogan Bhineka Tunggal Ika. Tetapi, menurut dia, presiden yang sungguh-sungguh mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika adalah Gus Dur seorang.

Di zaman Soeharto berkuasa, misalnya, Bhineka Tunggal Ika hanyalah pepesan kosong. Soeharto, menurut Rukka, tidak membolehkan adanya komunikasi antarbudaya. Padahal Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa.

"Setiap kita ingin membicarakan masalah yang terkait dengan karakter kita sebagai suku bangsa, kita selalu dijebak dengan istilah SARA. Ini satu istilah yang tidak pernah saya gunakan. Kata ini dijadikan momok agar masyarakat Indonesia tidak membicarakan perbedaan kita," jelas Rukka.

Rukka melanjutkan, hal itulah yang memperkuat benih-benih perpecahan, dan Gus Dur-lah yang membuka sekat-sekat itu. Di masa kepemimpinannya, Gus Dur memulai Indonesia sebagai proyek Bhinneka Tunggal Ika, yang menganggap masyarakat adat adalah benteng keragaman budaya Nusantara dan harus menjadi landasan bagi kemajuan bangsa Indonesia. "Termasuk untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara bahari," kata dia.

Gagasan itu yang kemudian diwujudkan Gus Dur dengan membentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebuah lembaga yang di masa rezim Orde Baru disebut sebagai departemen eksplorasi laut.