Batanghari, Gatra.com – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Batanghari, Jambi, Adison, turut menolak keras rencana pembangunan gedung baru wakil rakyat daerah ini tahun depan.

Anggaran pembangunan gedung baru ini menurut pengakuan sejumlah anggota dewan mencapai miliaran rupiah. Sumber dana berasal dari penambahan pinjaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari sebesar Rp100 miliar.

"Melihat situasi serta kondisi saat ini sangat memprihatikan, baik dari ekonomi masyarakat maupun infrastruktur cukup bikin miris hati," ucap Adison kepada Gatra.com, Kamis (19/8).

Pembangunan gedung baru DPRD menurut dia penting, tetapi ada skala prioritas yang jauh lebih penting. Contohnya pembangunan jalan-jalan lingkungan desa yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. 

"Makanya, Fraksi PKS minta mengesampingkan kepentingan DPRD. Fraksi PKS tidak sepakat adanya rencana pembangunan gedung baru DPRD tahun depan," ujarnya.

Secara umum, kata Adison, Fraksi PKS setuju dengan pinjaman Pemkab Batanghari senilai Rp300 miliar asal dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Ia minta pihak eksekutif menyampaikan kepada DPRD rincian prioritas pembangunan apa saja yang akan diwujudkan dengan anggaran tersebut.

"Untuk rehab gedung DPRD kita setuju karena ada komponen-komponen di ruang Komisi I sudah bocor akibat plafon lapuk. Plafon Komisi III juga sudah mau hancur tinggal menunggu roboh. Jadi kalau untuk perbaikan seperti itu kita setuju saja untuk rehab kecil," katanya. 

Fraksi PKS juga minta Sekwan memperbaiki toilet-toilet dalam gedung karena mampet tidak bisa digunakan. Dewan dua periode ini kasihan dan merasa malu kalau ada tamu ingin buang air kecil susah.

"Sekali lagi saya minta Pemkab harus memaksimalkan dana pinjaman untuk pembangunan infrastruktur dalam wilayah Batanghari," ucapnya.

Penolakan rencana pembangunan gedung baru DPRD juga disampaikan Marjani, pembicara Fraksi NasDem sewaktu rapat gabungan. Ia ingin anggaran pembangunan gedung baru Rp6 miliar dialihkan pembangunan ruang kelas belajar tingkat SD dan SMP.

"Saya secara pribadi dan fraksi sudah menyampaikan sewaktu rapat gabungan. Saya menjadi pembicara Fraksi NasDem sewaktu rapat gabungan menolak berkenaan dengan pembangunan gedung baru DPRD," katanya.

Menurut dia, masih banyak ruang belajar siswa belum mencukupi. Begitu pula ruang laboratorium, perpustakaan, dan guru. Kalaupun ada regulasi yang membolehkan, Marjani ingin anggaran dialihkan untuk pembuatan buku nikah bagi masyarakat tidak mampu.