Klungkung, Gatra.com – Ketua DPRD Klungkung, AA Gde Anom, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung agar cermat dan bijaksana dalam melakukan refocusing demi efisiesi anggaran.

Anom dalam keterangan tertulis, Kamis (19/8), menyampaikan permintaan tersebut agar jangan sampai refocusing yang dilakukan malah mengorbankan kepentingan masyarakat banyak.

Ia mengungkapkan, terkait refocusing ini, DPRD Klungkung telah melakukan rapat dengan pihak Pemkab Klungkung pada Rabu kemarin (18/8). Rapat tersebut dihadiri seluruh anggota dewan dan TAPD Pemkab Klungkung yang dipimpin Sekda Gede Putu Winastra.

“Dalam rapat anggaran tersebut, dibahas mengenai posisi anggaran Pemkab Klungkung yang minus sekitar Rp18 miliar," ungkapnya.

Menurutnya, rapat ini digelar agar pihak eksekutif bisa segera menyisir anggaran yang sekiranya dapat dilakukan efesiensi. "Misal, BBM kan masih bisa berhemat. Hibah ke masyarakat harus tetap diupayakan,” kata pria yang akrab disapa Gung Anom itu.

Ketua DPRD yang juga Ketua DPC PDI P Klungkung ini mengatakan, Bank Indonesia Provinsi Bali mencatat, pertumbuhan ekonomi daerah ini pada triwulan II 2021 mengalami tren positif, naik sebesar 2,83% dari angka di triwulan sebelumnya yang -9,82%.

“Saya harap eksekutif tidak mengorbankan kepentingan masyarakat, dalam efesiensi yang harus dilakukan," katanya.

Dalam situasi seperti ini, pemkab harus selalu berempati kepada masyarakat, di antaranya hibah bagi masyarakat jangan dilakukan efesiensi. "Jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat dalam hal ini," katanya.

Selain BBM, Gung Anom menyampaikan beberapa kegiatan yang bisa dilakukan refocusing anggarannya, misalnya perjalanan dinas eksekutif maupun legislatif. Selain itu, program pemeliharaan pasar dan jalan dapat ditunda terlebih dahulu.

“Ada kebijakan yang tetap harus berjalan, seperti anggaran penangan Covid-19 minimal 8% dari alokasi DAU [Dana Alokasi Umum]," katanya.

Selain itu, ada pula dana transfer umum minimal 25% untuk program pemulihan ekonomi daerah. "Jadi utamakan kepentingan masyarakat dan hilangkan kepentingan diri sendiri, kita harus berempati,” tandasnya.

Sementara itu, Sekda Klungkung, Gede Putu Winastra, menjelaskan posisi anggaran Pemkab Klungkung minus Rp18 miliar. Pemkab harus kembali melakukam refocusing atau penyesuaian anggaran, sehingga pada akhir tahun posisi anggaran Pemkab Klungkung menjadi 0.

“Kas kita tidak boleh minus. Hingga kita ke depan akan lakukan efesiensi-efesiensi untuk menutup minus Rp18 miliar itu. Bisa listrik, internet atau yang lainnya. Oleh sebab itu, kami minta juga masukan-masukan dewan,” ungkapnya.