Padang, Gatra.com - Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan dijadikan pusat penanggulangan bencana untuk wilayah Sumatera. Setiap kebencanaan wilayah Sumatera penanggulangannya terpusat di Sumbar.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Utama (Sestama), Lilik Kurniawan di hadapan jajaran BPBD Sumbar, ketika berkunjung ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana, Kamis (19/8).

"UPT ini akan kita jadikan Balai Besar Logistik dan Peralatan BNPB. Nantinya dijadikan Pusdalog Regional, pusat pendidikan dan pelatihan kebencanaan, atau lainnya untuk memperkuat SDM," kata Lilik dalam pertemuan tersebut.

Menurut Sestama BNPB itu, dengan adanya Balai Besar Logistik dan Peralatan Regional ini, nantinya kesiapan SDM penanggulangan bencana di wilayah Sumatera akan lebih memadai dan profesional. Selain itu mempersingkat jarak ketika terjadinya bencana di wilayah Sumatera.

"Contohnya, bila terjadi bencana di Aceh, pusat bantuannya bisa langsung dari Sumbar, dan bisa jalan darat. Lalu, kalau pelatihan relawan, cukup di Sumbar, tak perlu ke Sentul lagi," terangnya.

Terkait kapan beralih status Balai Besar Logistik dan Peralatan BNPB ini, kata Lilik, pihaknya tengah menunggu sertifikat tanah UPT Pusdalops saat ini dihibahkan ke BNPB. Pihaknya berharap sertifikat hibah tanah ini cepat diselesaikan, agar Balai Besar ini tidak dialihkan ke provinsi lain.

Selain di Sumbar untuk Sumatera, Balai Besar Logistik dan Peralatan BNPB ini juga dibangun di 12 provinsi lainnya. Seperti di Sidoarjo Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi, Kalimantan, dan beberapa daerah lainnya. Apabila semua ini selesai, penanggulangan bencana di setiap daerah bisa ditangani lebih cepat.

Dikatakan Lilik, setidaknya ada 5300 desa dan 500 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang rawan bencana. Beberapa di antaranya berada di wilayah Sumbar, terutama di wilayah pesisir pantai. Dengan demikian, kelembagaan kebencanaan di daerah harus semakin diperkuat dalam menghadapi segala bencana yang akan terjadi.

Kendati begitu, kata Sestama BNPB ini, penanggulangan bencana di daerah tetap penanggungjawab utamanya bupati atau wali kota. Sementara pihak provinsi termasuk BNPB atau BPBD hanya memberikan dukungan. Salah satunya dalam bentuk kesiapsiagaan secara dini yang melibatkan TNI dan Polri.

"Semakin cepat persoalan hibah tanah ini selesai, semakin baik. Nantinya Pusdalops Provinsi dan Regional ini manajemennya dipisahkan, tapi kegiatan tetap koordinasi dan disinergikan," sebutnya.

Menanggapi itu, Wagub Sumbar, Audy Joinaldy menyambut kedatangan Sestama BNPB itu ikut mengapresiasi akan dialihkannya UPT menjadi Balai Besar Logistik dan Peralatan Regional Sumatera. Dengan harapan, penanggulangan bencana di Sumatera, khususnya di Sumbar semakin cepat.

"Nanti, Balai Besar ini juga bisa untuk tempat penanganan atau isolasi pasien COVID-19. Apalagi, kita belum tahu kapan pandemi ini berakhir. Tapi kita berharap semuanya cepat pulih," sebutnya.

Sementara itu, Sekretaris BPBD Sumbar, Mulyadi sekaligus Plh Kalaksa BPBD Sumbar sangat menantikan peningkatan status UPT dan Pusdalops ini menjadi Balai Besar Logistik dan Perlatan BNPB Regional. Terkait sertifikat hibah tanah yang saat ini milik Kanwil Pertanian juga sudah dipersiapkan.

Ia berpendapat, dengan beralih statusnya UPT dan Pusdalops saat ini menjadi Balai Besar Regional Sumatera memberikan tanggungjawab lebih besar ke depannya. Apalagi, setiap apapun kegiatan kebencanaan, termasuk Pusdiklat untuk wilayah Sumatera akan dipusatkan di Sumbar. Namun tentu Sumbar juga lebih matang dalam penanggulangan bencana.

"Setelah ini kami bersama tim akan langsung berkoordinasi, termasuk langsung dengan Wagub Sumbar untuk percepatan sertifikat hibah tanah ini. Balai Besar ini dibutuhkan mengingat Sumbar rawan bencana," kata Mulyadi.