Karanganyar, Gatra.com - Sebanyak tujuh parpol pemenang pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Karanganyar, Jateng menerima bantuan keuangan (banpol) bersumber APBD 2021. Besaran bantuan terbesar diterima PDIP Rp415.406.560, dimana memperoleh 14 kursi DPRD pada pileg. Sedangkan paling sedikit Partai Demokrat yang diberi Rp72.993.920.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Karanganyar, Bambang Sutarmanto mengatakan banpol pada tahun ini sudah dicairkan sebelum Lebaran. Indeks tahun ini bertambah dibanding tahun lalu.

"Pada 2020, satu suara setara indeks Rp2.287. Sedangkan di 2021 naik menjadi Rp2.720. Ada kenaikan per suara Rp433," katanya kepada Gatra.com usai penyerahan secara simbolis banpol ke pengurus parpol pemenang pemilu di Karanganyar, Kamis (19/8).

Tujuh parpol lainnya memperoleh banpol dengan besaran sesuai perolehan suara sah, yakni Partai Golkar Rp394.813.440, PKS Rp174.447.200, PKB Rp136.856.800, Partai Gerindra Rp107.660.320, dan PAN Rp97.590.880.

Bambang mengatakan para penerima banpol dipastikan sudah menyelesaikan Spj pemakaian dana itu pada tahun 2020 yang diserahkan ke Kesbangpol maksimal Januari 2021 serta lengkap dan lolos audit. Dengan mekanisme sama, penggunaan banpol 2021 harus sudah diserahkan Spj-nya maksimal Januari 2022.

"Dalam Spj-nya alokasi dana banpol 60 persen untuk pendidikan politik masyarakat dan 40 persen untuk operasional sekretariatan," katanya.

Sementara itu Ketua DPC PDIP Karanganyar, Bagus Selo mengatakan operasional organisasi politik mayoritas mengandalkan iuran anggota. Dengan hanya diberi banpol saja tidak cukup.

"Tiap event politik dari tahun ke tahun ongkosnya naik dua kali lipat. Tahun ini memang banpol naik sedikit. Itupun tidak signifikan. Banpol ini sifatnya membantu parpol," katanya.

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengakui ongkos politik memang mahal. Ia yang malang melintang di dunia politik selama puluhan tahun memiliki segudang pengalaman.

"Seorang elite politik bawa uang Rp10 juta dalam semalam bisa langsung habis. Lebih enak eksekutif duitnya utuh. Apalagi sedang PPKM warung tutup. Demokrasi mahal sekali biayanya," katanya.

Menjelang pemilu 2024, ia meyakini parpol sedang menguatkan infrastruktur. Termasuk permodalan materi maupun SDM.