Semarang, Gatra.com - Kalangan anggota DPRD Jawa Tengah menilai kinerja Pemerintah Provinsi Jateng secara umum di usia yang ke-71 tahun pada 15 Agustus 2021, sudah baik. Hasil capaian pembangunan yang terlihat secara fisik adalah infrastruktur jalan. Kondisi jalan raya di Jateng sebagian besar sudah mulus, sehingga membuat nyaman dan aman dilalui pengendara.

Meski begitu, kalangan anggota DPRD Jateng menyatakan masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dibawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maemoen.

Sekretaris Komisi B DPRD Jateng, Muhammad Ngainirrichadl S.HI menyebutkan PR yang harus diselesaikan antara lain, angka kemiskinan dan pengangguran di provinsi ini yang masih tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng jumlah penduduk miskin di Jateng pada bulan Maret 2021 sebanyak 4,11 juta jiwa atau sebesar 11,79%. Sedangkan jumlah pengangguran sebanyak 1,12 juta orang atau sebesar 5,96%.

“Harus ada langkah konkrit dari Pemprov Jateng untuk mengatasi pengangguran ini. Keberadaan Kawasan Industri Kendal dan Kawasan Industri Terpadu Batang bisa menyerap banyak tenaga kerja di Jateng,” katanya.

Untuk mengurangi kemiskinan, program satu organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jateng mendampingi satu desa miskin perlu dievaluasi. Kalau berhasil ditambah menjadi satu OPD dua atau tiga desa, dengan program disinkronkan dengan program pemerintah pusat, serta jangan jalan sendiri.

Pemprov Jateng, lanjut Richadl juga kurang serius dan kurang maksimal dalam pengembangan sektor pariwisata. Padahal industri pariwisata melibatkan banyak pihak terkait yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Demikian pula dengan sektor pendidikan di masa pandemi Covid-19 yang digelar secara daring, masih ada banyak problem, seperti jaringan internet tidak merata, dan belum semua anak memiliki HP untuk belajar jarak jauh.

“Provinsi Jateng cukup besar dengan 35 kabupaten/kota membutuhkan sebuah upaya yang maksimal untuk mensejahterakan masyarakat. Harus kerja sama antarpemangku kepentingan, tidak boleh ada ego sektoral,” ujar anggota dewan dari PPP ini.

Richadl menambahkan hubungan kerja antara eksekutif (Pemprov Jateng) dengan legislatif (DPRD Jateng) baik. “Komunikasi baik. Kalau ada silang beda pendapat, adalah dinamika biasa,” katanya.

Sementara, anggota Komisi E DPRD Jateng, Ida Nurul Farida M.Pd memberikan apresiasi atas kemajuan dalam pembangunan infrastrukur jalan yang semakin baik. Kendati demikian, menurut Ida, pada HUT ke-71 Jateng masih ada beberapa PR yang harus diselesaikan antara lain, angka kemiskinan masih tinggi yakni 11,79 % lebih tinggi dari tingkat nasional yakni 10,11%.

Angka stunting di Jateng pada data 2020 masih tinggi sebesar 14,9 %, demikian pula angka kematian ibu termasuk ibu hamil di era pandemi Covid-19 juga meningkat. “Karena banyak ibu-ibu yang takut mendatangi fasilitas kesehatan. Takut terpapar Covid-19,” ujarnya.

Pekerjaan rumah lainnya, sambung anggota dewan dari PKS ini, adalah bidang pendidikan khususnya SMA/SMK yang dibawah provinsi agar diperhatikan sarana dan prasarana guna menujang keberhasilan pendidikan.

Ida juga menyambut baik rencana Pemprov Jateng akan pembangunan 15 SMK semi boarding gratis, karena bisa membantu siswa berprestasi yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang baik. “Untuk penanganan Covid-19 di Jateng masih perlu dievaluasi karena masih menjadi menyumbang kasus terbanyak di Indonesia,” ujarnya.

Sedangkan anggota Komisi D DPRD Jateng, A. Agung Satria Hermawan menyatakan, peringatan HUT ke-71 Pemprov Jateng semestinya tidak dilakukan secara hura-hura, tapi dengan sederhana.

Terpenting tidak mengurangi makna dari HUT tersebut, apalagi di masa pandemi Covid-19, sangat berpengaruh tidak hanya di pemerintahan dengan terhambatnya program-program kerja, tapi juga sektor ekonomi, terutama bidang usaha, termasuk UMKM.

“Banyak masyarakat terkena dampak Covid-19, sehingga banyak yang tidak bekerja. Demikian pula bidang kesehatan adanya kelangkaan obat dan oksigen untuk pasien Corona, serta dunia pendidikan. Ini menjadi PR bagi Pemprov Jateng,” ujar Agung.

Anggota dewan dari PDIP ini menambahkan, momentum HUT ke- 71 Jateng harus dijadikan untuk saling gotong royong bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam penangana serta penanggulangan Covid-19 supaya pembangunan bisa berjalan sesuai harapan.

Sehingga ekonomi dapat tumbuh berkembang maju terutama para pelaku UMKM, dan dunia pendidikan bisa bangkit lagi untuk mencetak para profesional sarjana menuju masyarakat Jateng makmur. “Mari kita bangkit bersama melawan Covid-19 dengan protokol kesehatan 5 M untuk menuju Jateng aman tentram dan maju berkembang serta tetap berbudaya.

Satria menambahkan, komunikasi antara eksekutif dan legislatif selama ini berjalan baik serta selalu bersinergi untuk kemajuan masyarakat Jateng. (ADV).