_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Blora, Gatra.com- Bupati Blora Arif Rohman mengungkap adanya delay data yang masuk ke pemerintah pusat hingga membuat Kabupaten Blora turun ke level 4. Delay data ini dikarenakan adanya perubahan sistem aplikasi pelaporan ke pusat.
"Kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan propinsi bahwa kita di Blora ada delay data, Yang mana antara data Kabupaten, Propinsi dan Pusat ini terjadi perbedaan," kata Arif saat ditemui wartawan di Pendopo rumah dinasnya, Kamis (19/8).
Arif pun mengeluhkan sikap pemerintah pusat yang langsung menurunkan level PPKM tanpa berkoordinasi dengan Pemkab. Padahal kasus Covid -19 di Blora cukup terkendali.
"Inikan ada perubahan sistem, jadi kita istilahnya sedikit komplain ke pemerintah pusat. Tolong sebelum menerapkan status mestinya kita diajak ngobrol dulu karena efeknya kan masyarakat jadi resah," tandasnya.
Arif lantas mengungkap kondisi kasus Covid -19 di Kabupaten Blora yang sudah mulai membaik. Mulai dari Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit hingga angka kematian.
"Kondisi di Blora sudah normal, mulai dari hunian rumah sakit, IGDnya juga sudah tidak ada (Pasien Covid-19) dan angka kematian juga sudah dibawah 5 kasus," ucapnya.
Kasus delay data ini lanjut Arif, tidak hanya dialami oleh Kabupaten Blora namun sejumlah Kabupaten lain di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah sudah memberi arahan untuk melakukan sinkronisasi data.
"Kemarin pak Gubernur sudah memerintahkan kepada kita untuk mencocokkan, mensinkronkan biar data ini sama. Karena daerah lain juga banyak yang mengeluh, sudah angkanya turun tapi levelnya masih tinggi," ucapnya.
Sebelumnya Plt Kadinkes Blora, Edi Widayat mengungkapkan delay data disebakan adanya penggabungan aplikasi laporan kasus Covid -19.
"Masalah yang pertama data delay, yang kedua penggabungan aplikasi all record terus Corona Jateng dan New All Record (NAR) jadi satu yang awalnya sendiri-sendiri. Aplikasi 3 dijadikan 1 pasti ada selisih data," kata Edy saat ditemui wartawan di gedung DPRD, Rabu (18/8).
