Jakarta, Gatra.com – Alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Tafakurrozak, M.H., menyayangkan sejumlah pejabat kementerian tertentu disinyalir akan mengikuti proses pemilihan ketua umum Ikatan Alumi Fakultas Kehutanan (Fahutan) IPB.

Tafakurrozak menyayangkan niat para birokrat eselon I dan II dalam pemilihan tersebut karena seharusnya mereka fokus pada penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Intruksi dan arahan Presiden Jokowi sudah sangat jelas bahwa semua pejabat kementerian harus fokus dan bahu membahu dalam penanganan pandemi Covid-19 dan PPKM darurat level 4,” ujarnya, Rabu (18/8).

Rozak, demikian Tafakurrozak karib disapa, menyampaikan, dengan arahan tersebut maka pejabat di kementerian harus fokus membantu menterinya dalam melakukan 3 pilar utama penanganan Covid-19, yakni vaksinasi, disiplin prokes, dan melaksanakan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment), serta berpartisipasi aktif dalam upaya percepatan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19.

Menurutnya, jika birokrat tersebut terpilih menjadi ketua umum Ikatan Almuni Fahutan, maka konsentrasi, tenaga, dan waktu birokrat tersebut akan terpecah atau tidak fokus. Ia menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan arahan presiden.

"Dipandang kurang tepat dengan arahan Presiden tersebut dalam mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan PPKM darurat level 4,” ujarnya.

Terlebih lagi, lanjut Rozak, ada informasi bahwa Lembaga Pemeriksa Negara menilai bahwa pelaksanaan kegiatan pemantauan pengelolaan limbah Covid-19 yang dilakukan kementerian asal birokrat tersebut belum maksimal dan data pelaporan pengelolaan limbah Covid-19 dari Fasilitas layanan kesehatan Kementerian Kesehatan belum valid dan informatif.

Selain itu, ada dugaan bahwa pelaksanaan belanja penanganan pandemi Covid-19, yakni pelaksanaan kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya penanaman mangrove pada kementerian asal birokrat tersebut disinyalir ada sekitar 700 juta yang bermasalah. Satker yang menjadi sampel adalah 7 BPDASHL Provinsi.

Menurut Rozak, temuan pemeriksaan tersebut semestinya bisa segera ditindaklanjuti dan bisa diselesaikan level eselon I dan II. "Mereka harus fokus dan all out membantu menterinya sekaligus otomatis melaksanakan arahan Presiden Jokowi dalam mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Bukan malah beramai-ramai mencalonkan ketua umum sebuah himpunan alumni fakultas," ujarnya.