Pekanbaru, Gatra.com-- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, SF Hariyanto, pesimis dapat mengerek Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditengah pandemi COVID-19.

Kendati begitu ia akan mengoptimalkan pendapatan daerah dari sumber-sumber yang ada.

"Kalau untuk peningkatan PAD itu sudah pasti, tapi kalau melihat kondisi begini, kita kan upayakan semaksimal mungkin. Dari pajak kendaraan, bahan bakar motor, Insya Allah kita gali," sebutnya seusai dilantik menjadi Sekda definitif di gedung daerah Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Rabu siang (18/8).

Sebut Hariyanto, pasca dilantik dirinya akan melanjutkan kerjaan sekda baru dan melakukan sejumlah penyesuaian imbas pandemi Covid-19, seperti perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024.

Adapun PAD disokong oleh pajak daerah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) hingga pajak rokok. Selain itu PAD juga berasal dari retribusi daerah, pendapatan yang sah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Sebagai gambaran PAD Riau pada tahun 2020 bekisar Rp3,9 triliun, dengan porsi terbesar berasal dari pajak daerah senilai Rp3,3 triliun, disusul lain-lain PAD yang sah senilai Rp420 miliar, kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp148 miliar, dan terakhir retribusi daerah senilai Rp24 miliar.

Sementara itu dalam beberapa kesempatan Ketua Komisi III DPRD Riau, yang membidangi keuangan daerah, Husaimi Hamidi, melontarkan kritikan atas kinerja Pemerintah Provinsi dalam memaksimalkan pendapatan.

Menurutnya sejumlah potensi pendapatan daerah tak tergarap maksimal, politisi PPP itu mencontohkan potensi PAP utamanya dari perusahaan-perusahaan yang ada di Riau.

"Dari hasil inspeksi mendadak kita ke lapangan,  pabrik-pabrik tidak jujur dalam menyetor PAP, mereka mencurangi meteran. Ada perusahaan yang kapasitas pengolahan sawitnya 75 ton perjam tapi bayar PAP hanya Rp113 ribu. Itu belum termasuk potensi  PAD dari truk angkut CPO yang kebanyakan platnya luar Riau, sementara mobilitasnya merusak jalan," tukasnya.