Batanghari, Gatra.com - Fraksi NasDem secara tegas menolak rencana pembangunan gedung baru DPRD Kabupaten Batanghari, Jambi. NasDem menilai pembangunan belum layak dilakukan pada masa pandemi Covid-19.

"Karena memang masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang mendesak bagi masyarakat untuk jalan, jembatan dan lain sebagainya," kata Risno, anggota Fraksi NasDem kepada Gatra.com, Rabu (18/7).

Risno berujar kalau rehab ala kadarnya dia setuju. Mengingat ada beberapa prasarana dalam gedung perlu perbaikan, seperti toilet rusak. Selanjutnya gedung paripurna memang layak rehab karena kondisinya kecil apabila menampung tamu undangan paripurna.

"Khusus ruang paripurna memang sangat kecil, saya sangat setuju perlu renovasi," ujarnya.

Kembali rencana pembangunan gedung baru DPRD, anak buah Surya Paloh lagi-lagi sangat tegas menolak. Lebih baik anggaran pembangunan gedung baru berkisar Rp 6 miliar dialihkan percepatan perekonomian masyarakat, jauh lebih bermanfaat.

"Misalnya rencana pembangunan gedung baru DPRD terealisasi, institusi wakil rakyat akan tercoreng. Masyarakat akan menilai anggota DPRD tidak pro rakyat, mereka hanya memikirkan diri sendiri. Saya rasa seperti itu ya," katanya.

Risno mengenang pada awalnya memang ada beberapa fraksi menyetujui rencana pembangunan gedung baru DPRD Batanghari. Meski akhirnya fraksi tersebut sepakat setelah fraksi-fraksi lain bersikeras melayangkan penolakan pembangunan.

"Fraksi-fraksi yang menolak memberikan pemahaman kepada fraksi yang menerima, sehingga mereka berubah pikiran untuk ikut menolak," ucapnya.

Sebagai wakil rakyat dia ingin anggaran pembangunan gedung baru DPRD bisa dialihkan untuk pembangunan jalan-jalan desa. Misalnya jalan Desa Pulau, Kecamatan Muara Tembesi dan jalan Sungai Pulai menuju Desa Rambutan Masam.

"Desa Pulau belum pernah tersentuh pembangunan jalan, kasian masyarakat disana. Harusnya bisa 10 menit, karena kondisi jalan rusak, maka perjalanan membutuhkan waktu 1 jam," ujarnya.

Risno berujar dana pinjaman senilai Rp 300 miliar ajuan pemerintah yang telah dapat persetujuan DPRD terbagi dua item. Pertama pembangunan infrastruktur senilai Rp 230 miliar dan kedua pembangunan gedung perkantoran senilai Rp 70 miliar.

"Menurut hemat saya pembangunan infrastruktur 230 miliar, fraksi NasDem menyikapi bahwa masih kurang. Karena khusus jalan dan jembatan masih banyak yang belum tersentuh pemerintah," ucapnya.

Kategori kantor layak bangun baru, kata Risno, seperti Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK), Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Sebab pelayanan Dinas Dukcapil sangat luar biasa, sedangkan kantornya sempit sekali.

"Kami sendiri anggota Dewan sangat sering ke sana sewaktu mengurus dokumen kependudukan dan kami melihat langsung," ujarnya.